Menu
RSS
Stok Beras Kurang Pemerintah Harus Respon

Stok Beras Kurang Pemerintah H…

Sumutdaily | Medan ~ Ketua Komisi A, Rat...

Hati-Hati Awan Hujan Badan Dan Guntur Di Perairan Aceh

Hati-Hati Awan Hujan Badan Dan…

Sumutdaily | Medan ~ Meski gelombang lau...

Ahok Laporkan Anggaran Siluman

Ahok Laporkan Anggaran Siluman

Sumutdaily | Jakarta ~ Gubernur DKI Jaka...

Dirut PDAM Sumut Dipanggil Penyidik Kejatisu

Dirut PDAM Sumut Dipanggil Pen…

Sumutdaily | Medan ~ Direktur Produksi P...

Hati-Hati Hujan Badai Dan Petir

Hati-Hati Hujan Badai Dan Peti…

Sumutdaily | Medan ~ Angin di atas wilay...

Rathi Dituntut 13 Tahun Penjara

Rathi Dituntut 13 Tahun Penjar…

Sumutdaily | Medan ~ Rathi Falona hanya ...

Mantan Kadis Pendidikan Rajab Lubis Masuk Penjara

Mantan Kadis Pendidikan Rajab …

Sumutdaily | Medan ~ Mantan Kepala Dinas...

Sirkuit IMI Jalan Pancing Sudah Tidak Layak

Sirkuit IMI Jalan Pancing Suda…

Sumutdaily | Medan ~ Kondisi sirkuit IMI...

Partisipasi Masyarakat Sangat Menentukan Dalam Pemberantasan Korupsi

Partisipasi Masyarakat Sangat …

Sumutdaily | Medan ~ Pemberantasan korup...

Djan Faridz Minta Romahumuzy Tidak Banding

Djan Faridz Minta Romahumuzy T…

Sumutdaily | Jakarta ~ DPP PPP yang di...

Prev Next

Perseteruan jabatan Kepsek di SMPN 44 Medan. DPRD Medan Segera Panggil Disdik dan Kepsek SMPN 44

ilustrasi DPRD MedanSumutDaily.ComIMedan. Perseteruan terkait jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 44 Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengundang keprihatinan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan.

Dewan menilai, persoalan meruncing karena ketidaktegasan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin menjalankan Surat Keputusan (SK). Akibatnya, orang tua dan para siswa menjadi korban yang menimbulkan proses belajar mengajar menjadi kedala.

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut larut dan harus disikapi serius karena mengganggu kenyamanan siswa belajar. Kita (DPRD Medan red) akan panggil Dinas Pendidikan dan Kepsek yang berseteru untuk dimintai keterangan. Pada prinsipnya kita tetap mengacu pada peraturan yang ada,” jelas anggota Komisi B DPRD Medan, Yahya Payungan Lubis kepada wartawan di gedung dewan,  Rabu (04/09/2013).

Ditambahkan Yahya, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap ditempatkan dimana saja. Sedangkan jika ada persoalan lain (pribadi) tidak boleh dicampuraduk dengan dinas. Dalam hal ini Plt Walikota Medan diminta agar dapat mempertimbangkan kepentingan umum.

Plt Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin harus bisa menjaga marwah pemerintah. SK yang sudah dikeluarkan harus ditindaklanjuti. “Sungguh tragis jika ada PNS yang membangkang perintah atasan. Kita mendukung Plt Walikota Medan memberikan sanksi tegas,” ujar Politisi Demokrat ini.

Sebelumnya Yahya sudah mendesak Dzulmi Eldin bertindak tegas menjalankan SK perpindahan Dermawati selaku Kepsek SMPN 44 Medan. Dimana sejak tanggal 6 Mei 2013 lalu, Dermawati sudah dipindahkan ke SMPN 31 Medan sesuai SK Wali Kota Medan, Rahudman Harahap No.821.4/924.K.

Bahkan, Yahya menyarankan jika ada oknum yang menghalangi/melawan SK Walikota Medan diharapkan dapat mengkerahkan Satpol PP dan pihak keamanan untuk mengantisipasi keributan. Ini juga pembelajaran bagi semua pihak agar dapat lebih hati hati menjalankan tugas.(aw)

Foto : Ilustrasi