Menu
RSS
Penyidik Poldasu Panggil Beberapa Pejabat Asahan Terkait Kasus PMDU

Penyidik Poldasu Panggil Beber…

Sumutdaily.com,Asahan : T...

Kepastian dan Keadilan Hukum Bagi Rakyat

Kepastian dan Keadilan Hukum B…

Sumutdaily | Medan ~ Pene...

Alat Kelengkapan DPRD Sumut Belum Disahkan

Alat Kelengkapan DPRD Sumut Be…

Sumutdaily.Com|Medan. Sud...

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Minta Tinjau Izin PT. CCMO Di Langkat

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi…

Sumutdaily.Com|Medan. Mas...

Jadi Gembong Curanmor, Buruh Bangunan Di Gelandang Polisi

Jadi Gembong Curanmor, Buruh B…

Sumutdaily.com,Asahan: M....

Ahmad Arifin Terancam 5 Tahun Penjara

Ahmad Arifin Terancam 5 Tahun …

Sumutdaily | Medan ~ Dakw...

Aliran Sesat Melarang Sholat

Aliran Sesat Melarang Sholat

Sumutdaily | Jakarta ~ Sa...

Wartawati Amerika Masuk Islam

Wartawati Amerika Masuk Islam

Sumutdaily | Chicago ~ S...

Ribuan Warga Palestina Masih Ditahan Israel

Ribuan Warga Palestina Masih D…

Sumutdaily | Tepi Barat ~...

Masyarakat Anti Aliran Sesat Minta Dukungan MUI

Masyarakat Anti Aliran Sesat M…

Sumutdaily | Jakarta ~ Um...

Prev Next

iklan 137 banner-yamaha-tengah

Perseteruan jabatan Kepsek di SMPN 44 Medan. DPRD Medan Segera Panggil Disdik dan Kepsek SMPN 44

ilustrasi DPRD MedanSumutDaily.ComIMedan. Perseteruan terkait jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 44 Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengundang keprihatinan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan.

Dewan menilai, persoalan meruncing karena ketidaktegasan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin menjalankan Surat Keputusan (SK). Akibatnya, orang tua dan para siswa menjadi korban yang menimbulkan proses belajar mengajar menjadi kedala.

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut larut dan harus disikapi serius karena mengganggu kenyamanan siswa belajar. Kita (DPRD Medan red) akan panggil Dinas Pendidikan dan Kepsek yang berseteru untuk dimintai keterangan. Pada prinsipnya kita tetap mengacu pada peraturan yang ada,” jelas anggota Komisi B DPRD Medan, Yahya Payungan Lubis kepada wartawan di gedung dewan,  Rabu (04/09/2013).

Ditambahkan Yahya, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap ditempatkan dimana saja. Sedangkan jika ada persoalan lain (pribadi) tidak boleh dicampuraduk dengan dinas. Dalam hal ini Plt Walikota Medan diminta agar dapat mempertimbangkan kepentingan umum.

Plt Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin harus bisa menjaga marwah pemerintah. SK yang sudah dikeluarkan harus ditindaklanjuti. “Sungguh tragis jika ada PNS yang membangkang perintah atasan. Kita mendukung Plt Walikota Medan memberikan sanksi tegas,” ujar Politisi Demokrat ini.

Sebelumnya Yahya sudah mendesak Dzulmi Eldin bertindak tegas menjalankan SK perpindahan Dermawati selaku Kepsek SMPN 44 Medan. Dimana sejak tanggal 6 Mei 2013 lalu, Dermawati sudah dipindahkan ke SMPN 31 Medan sesuai SK Wali Kota Medan, Rahudman Harahap No.821.4/924.K.

Bahkan, Yahya menyarankan jika ada oknum yang menghalangi/melawan SK Walikota Medan diharapkan dapat mengkerahkan Satpol PP dan pihak keamanan untuk mengantisipasi keributan. Ini juga pembelajaran bagi semua pihak agar dapat lebih hati hati menjalankan tugas.(aw)

Foto : Ilustrasi