Menu
RSS
Ketua DPRD SumatraUtara Buka Puasa Bersama Warga Binjai dan Langkat

Ketua DPRD SumatraUtara Buka P…

Sumutdaily.Com | Binjai ...

PIJAK Pertanyakan Proyek Dilaksanakan Mendahului Tender

PIJAK Pertanyakan Proyek Dilak…

Sumutdaily.Com | Medan - ...

Langgar Ketentuan Prosedur, CV. Delima Akan Laporkan Pokja Dinas Bina Marga Medan

Langgar Ketentuan Prosedur, CV…

Medan | Sumutdaily.com Te...

Kasus Korupsi di Polda dan Kejatisu tak Tuntas, LBH Medan Siap Laporkan ke KPK

Kasus Korupsi di Polda dan Kej…

Laporan : Arie Woro Sumu...

Ini Dia Temuan Dugaan Penyelewengan di Kesabnglinmas Sumut Oleh BPK

Ini Dia Temuan Dugaan Penyelew…

Laporan : Arie Woro Sumu...

LBH Medan Pertanyakan Bukit Tambunan tak Terjamah Hukum

LBH Medan Pertanyakan Bukit Ta…

Laporan : Arie Woro Sumu...

Gubsu Gatot Pujo dan Mantan Dirut Bank Sumut Gus Irawan Dilapor ke KPK

Gubsu Gatot Pujo dan Mantan Di…

Laporan : Arie Woro Sumu...

Lamban Tangani Kasus Eldin, KPK Didemo

Lamban Tangani Kasus Eldin, KP…

Laporan : Arie Woro Sumu...

Lima Mantan Komisioner KPU Gugat KPU Sumut

Lima Mantan Komisioner KPU Gug…

Laporan : Arie Woro Sumu...

MK Kandaskan Gugatan Leo Nababan dan Jhony Allen Marbun

MK Kandaskan Gugatan Leo Nabab…

Laporan : Arie Woro Sumu...

Prev Next

iklan 137 banner-yamaha-tengah

Perseteruan jabatan Kepsek di SMPN 44 Medan. DPRD Medan Segera Panggil Disdik dan Kepsek SMPN 44

ilustrasi DPRD MedanSumutDaily.ComIMedan. Perseteruan terkait jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 44 Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengundang keprihatinan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan.

Dewan menilai, persoalan meruncing karena ketidaktegasan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin menjalankan Surat Keputusan (SK). Akibatnya, orang tua dan para siswa menjadi korban yang menimbulkan proses belajar mengajar menjadi kedala.

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut larut dan harus disikapi serius karena mengganggu kenyamanan siswa belajar. Kita (DPRD Medan red) akan panggil Dinas Pendidikan dan Kepsek yang berseteru untuk dimintai keterangan. Pada prinsipnya kita tetap mengacu pada peraturan yang ada,” jelas anggota Komisi B DPRD Medan, Yahya Payungan Lubis kepada wartawan di gedung dewan,  Rabu (04/09/2013).

Ditambahkan Yahya, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap ditempatkan dimana saja. Sedangkan jika ada persoalan lain (pribadi) tidak boleh dicampuraduk dengan dinas. Dalam hal ini Plt Walikota Medan diminta agar dapat mempertimbangkan kepentingan umum.

Plt Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin harus bisa menjaga marwah pemerintah. SK yang sudah dikeluarkan harus ditindaklanjuti. “Sungguh tragis jika ada PNS yang membangkang perintah atasan. Kita mendukung Plt Walikota Medan memberikan sanksi tegas,” ujar Politisi Demokrat ini.

Sebelumnya Yahya sudah mendesak Dzulmi Eldin bertindak tegas menjalankan SK perpindahan Dermawati selaku Kepsek SMPN 44 Medan. Dimana sejak tanggal 6 Mei 2013 lalu, Dermawati sudah dipindahkan ke SMPN 31 Medan sesuai SK Wali Kota Medan, Rahudman Harahap No.821.4/924.K.

Bahkan, Yahya menyarankan jika ada oknum yang menghalangi/melawan SK Walikota Medan diharapkan dapat mengkerahkan Satpol PP dan pihak keamanan untuk mengantisipasi keributan. Ini juga pembelajaran bagi semua pihak agar dapat lebih hati hati menjalankan tugas.(aw)

Foto : Ilustrasi

idul fitri