Menu
RSS
Keberatan Mantan Anak Buah Gatot Ditolak

Keberatan Mantan Anak Buah Gat…

Sumutdaily.Com|Medan. Jak...

LBH Medan Gelar Seminar Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

LBH Medan Gelar Seminar Kebeba…

Sumutdaily.Com|Medan. Pih...

Dinilai Tidak Serius Tangani Korupsi di Daerah, Mahasiswa Minta KPK Dibubarkan

Dinilai Tidak Serius Tangani K…

Puluhan mahasiswa yang te...

Lelang Ulang Dinyatakan Gagal, Pokja ULP Diduga Akan "PL" Kan Lelang Laptop

Lelang Ulang Dinyatakan Gagal,…

Sumutdaily.com | Aek Kano...

Bupati Asahan  Drs.H.Taufan Gama Simatupang MAP di Laporkan APC ke KPK

Bupati Asahan Drs.H.Taufan Ga…

Sumutdaily.com,Asahan : K...

Pengurangan Jam Kerja PNS Wanita Konyol

Pengurangan Jam Kerja PNS Wani…

Sumutdaily | Jakarta ~Wac...

Summit Oto Finance Melecehkan UUTK

Summit Oto Finance Melecehkan …

Sumutdaily | Medan ~ Samp...

Dewan Incer Ruang Wartawan

Dewan Incer Ruang Wartawan

Sumutdaily | Medan ~ Belu...

Disnakertrans DS Limpahkan 3 Berkas BAP

Disnakertrans DS Limpahkan 3 B…

Sumutdaily | Medan ~ Sete...

Lelang Pengadaan Laptop Labura Dinilai Terlalu Dipaksakan, Pokja ULP Diduga "Kunci" Spek

Lelang Pengadaan Laptop Labura…

Sumutdaily.com | Medan - ...

Prev Next

iklan 137 banner-yamaha-tengah

Perseteruan jabatan Kepsek di SMPN 44 Medan. DPRD Medan Segera Panggil Disdik dan Kepsek SMPN 44

ilustrasi DPRD MedanSumutDaily.ComIMedan. Perseteruan terkait jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 44 Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengundang keprihatinan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan.

Dewan menilai, persoalan meruncing karena ketidaktegasan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin menjalankan Surat Keputusan (SK). Akibatnya, orang tua dan para siswa menjadi korban yang menimbulkan proses belajar mengajar menjadi kedala.

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut larut dan harus disikapi serius karena mengganggu kenyamanan siswa belajar. Kita (DPRD Medan red) akan panggil Dinas Pendidikan dan Kepsek yang berseteru untuk dimintai keterangan. Pada prinsipnya kita tetap mengacu pada peraturan yang ada,” jelas anggota Komisi B DPRD Medan, Yahya Payungan Lubis kepada wartawan di gedung dewan,  Rabu (04/09/2013).

Ditambahkan Yahya, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap ditempatkan dimana saja. Sedangkan jika ada persoalan lain (pribadi) tidak boleh dicampuraduk dengan dinas. Dalam hal ini Plt Walikota Medan diminta agar dapat mempertimbangkan kepentingan umum.

Plt Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin harus bisa menjaga marwah pemerintah. SK yang sudah dikeluarkan harus ditindaklanjuti. “Sungguh tragis jika ada PNS yang membangkang perintah atasan. Kita mendukung Plt Walikota Medan memberikan sanksi tegas,” ujar Politisi Demokrat ini.

Sebelumnya Yahya sudah mendesak Dzulmi Eldin bertindak tegas menjalankan SK perpindahan Dermawati selaku Kepsek SMPN 44 Medan. Dimana sejak tanggal 6 Mei 2013 lalu, Dermawati sudah dipindahkan ke SMPN 31 Medan sesuai SK Wali Kota Medan, Rahudman Harahap No.821.4/924.K.

Bahkan, Yahya menyarankan jika ada oknum yang menghalangi/melawan SK Walikota Medan diharapkan dapat mengkerahkan Satpol PP dan pihak keamanan untuk mengantisipasi keributan. Ini juga pembelajaran bagi semua pihak agar dapat lebih hati hati menjalankan tugas.(aw)

Foto : Ilustrasi