Menu
RSS
Auditor BPK Periksa Pemko Medan Selama 60 Hari

Auditor BPK Periksa Pemko Medan Selama 60 Hari

Sumutdaily | Medan ~ Penjabat Wali Kota ...

Oknum Anggota DPRD Sumut Jadi Tersangka Penipuan Rp4,8 M

Oknum Anggota DPRD Sumut Jadi Tersangka Penipuan R…

Sumutdaily | Medan ~ Seorang oknum anggo...

KPK Periksa Lagi 6 Kepala Dinas Pemprovsu

KPK Periksa Lagi 6 Kepala Dinas Pemprovsu

Sumutdaily | Medan ~ Komisi Pemberantasa...

Terganggu Pemeriksaan KPK

Terganggu Pemeriksaan KPK

Sumutdaily | Medan ~ Pelaksanaan fit and...

Insan Pers Jangan Terjebak

Insan Pers Jangan Terjebak

Sumutdaily | Jakarta ~ Salah satu peng...

Pesawat Latih Tempur TNI Jatuh

Pesawat Latih Tempur TNI Jatuh

Sumutdaily | Malang ~ Pesawat latih temp...

Pasutri Pembunuh Cuma 18 Tahun

Pasutri Pembunuh Cuma 18 Tahun

Sumutdaily | Medan ~ Majelis Hakim Penga...

Kejari Kembali Periksa Kadisdik Sumut

Kejari Kembali Periksa Kadisdik Sumut

Sumutdaily | Medan ~ Kepala Dinas Pendid...

 Seleksi Dirut PD Kota Harus Transfaran

Seleksi Dirut PD Kota Harus Transfaran

Sumutdaily | Medan ~ Berharap lahirnya c...

Polri Bisa Lembut Dan Keras Mematikan

Polri Bisa Lembut Dan Keras Mematikan

Sumutdaily | Medan ~ Kepala Detasemen ...

Prev Next

Perseteruan jabatan Kepsek di SMPN 44 Medan. DPRD Medan Segera Panggil Disdik dan Kepsek SMPN 44

ilustrasi DPRD MedanSumutDaily.ComIMedan. Perseteruan terkait jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 44 Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengundang keprihatinan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan.

Dewan menilai, persoalan meruncing karena ketidaktegasan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin menjalankan Surat Keputusan (SK). Akibatnya, orang tua dan para siswa menjadi korban yang menimbulkan proses belajar mengajar menjadi kedala.

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut larut dan harus disikapi serius karena mengganggu kenyamanan siswa belajar. Kita (DPRD Medan red) akan panggil Dinas Pendidikan dan Kepsek yang berseteru untuk dimintai keterangan. Pada prinsipnya kita tetap mengacu pada peraturan yang ada,” jelas anggota Komisi B DPRD Medan, Yahya Payungan Lubis kepada wartawan di gedung dewan,  Rabu (04/09/2013).

Ditambahkan Yahya, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap ditempatkan dimana saja. Sedangkan jika ada persoalan lain (pribadi) tidak boleh dicampuraduk dengan dinas. Dalam hal ini Plt Walikota Medan diminta agar dapat mempertimbangkan kepentingan umum.

Plt Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin harus bisa menjaga marwah pemerintah. SK yang sudah dikeluarkan harus ditindaklanjuti. “Sungguh tragis jika ada PNS yang membangkang perintah atasan. Kita mendukung Plt Walikota Medan memberikan sanksi tegas,” ujar Politisi Demokrat ini.

Sebelumnya Yahya sudah mendesak Dzulmi Eldin bertindak tegas menjalankan SK perpindahan Dermawati selaku Kepsek SMPN 44 Medan. Dimana sejak tanggal 6 Mei 2013 lalu, Dermawati sudah dipindahkan ke SMPN 31 Medan sesuai SK Wali Kota Medan, Rahudman Harahap No.821.4/924.K.

Bahkan, Yahya menyarankan jika ada oknum yang menghalangi/melawan SK Walikota Medan diharapkan dapat mengkerahkan Satpol PP dan pihak keamanan untuk mengantisipasi keributan. Ini juga pembelajaran bagi semua pihak agar dapat lebih hati hati menjalankan tugas.(aw)

Foto : Ilustrasi