Menu
RSS
Anggota DPRD Sumut Usulkan Pembangunan Bandara Di Labuhanbatu

Anggota DPRD Sumut Usulkan Pem…

Sumutdaily.Com | Medan - ...

H. Saleh Bangun Minta Dispenda Sumut  Proaktif Monitoring Realisasi Pendapatan BUMD

H. Saleh Bangun Minta Dispenda…

  Sumutdaily.Com|...

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara Muhri Fauzi Hafiz                                                                    Bantah Serapan Anggaran Pemprovsu Capai 62%

Anggota Komisi C DPRD Provinsi…

Sumutdaily.Com|Medan. Muh...

Ketua DPRD Asahan 2014-2019 Dilantik

Ketua DPRD Asahan 2014-2019 Di…

Sumutdaily.com,Asahan : |...

Aliansi Rekanan Asahan Desak Kapolres Tangkap AR

Aliansi Rekanan Asahan Desak K…

Sumutdaily.com,Asahan : A...

Setelah Melapor Ke Mapolres Asahan “ZUL” Di Rawat Di RSU HAMS Kisaran

Setelah Melapor Ke Mapolres As…

Sumutdaily.com,Asahan : Z...

BBM Naik Ribuan Buruh Kepung Istana

BBM Naik Ribuan Buruh Kepung I…

Sumutdaily | Jakarta ~ Ri...

Gubsu Jangan Tunda Lagi Usulkan Dirut PT. Bank Sumut

Gubsu Jangan Tunda Lagi Usulka…

Sumutdaily.com|Medan. Ang...

Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Sahkan Pimpinan DPRD periode 2014-2019

Paripurna DPRD Provinsi Sumate…

Sumutdaily.Com|Medan. Jum...

Prev Next

iklan 137 banner-yamaha-tengah

Sekda Nisel Jadi Tersangka Korupsi Dana Pengalihan Lahan

ilustrasi korupsiSumutDaily.ComIMedan. Subdit III/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nias Selatan (Nisel), Asa'aro Laia, Jumat (06/09/2013), sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Dari informasi yang diperoleh, pemeriksaan dilakukan terkait dugaan korupsi dana pengalihan lahan untuk pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Nisel, namun dialihkan menjadi pembangunan balai benih. Dalam pengerjaannya, Poldasu mensinyalir telah terjadi kerugian negara hingga Rp9 miliar. "Memang ada dia diperiksa penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Poldasu," ujar Kasubid PID Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan.

Secara terpisah, Kuasa Hukum Asa’aro Laia dan Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nisel, Sehati Halawa, menuturkan, kliennya Asa’aro Laia diberi 14 pertanyaan oleh penyidik Tipikor Poldasu atas kaitan dengan kasus itu.

"Sesuai panggilan, Pak Sekda dan Asisten 1 sudah memenuhinya. Yang dipertanyakan masih pertanyaan awal dan belum memasuki proses perkara. Ada 14 pertanyaan yang diajukan. Proses selanjutnya, kita akan pro aktif. Sebagai warga negara yang baik, sudah dijadwal oleh penyidik. Berhubung karena dalam hal mengumpul data-data, pihak penyidik akan menyampaikan lebih lanjut (kapan pemanggilan berikutnya)," sebut Halawa.

Dikatakannya, secara yuridis, kedua kliennya sudah diberikan status tersangka.

"Jadi diproses sebagai tersangka. Kita tidak perlu tutup-tutupi. Yang jelasnya dalam bentuk apapun, klien saya yang berdua ini kalau menurut hukum bahwa itu pelanggaran hukum, siap dipertanggungjawabkan. Itu intinya," terangnya.

Tapi, Halawa menerangkan, kalau untuk sementara terlalu prematur kalau ada sesuatu yang mengalamatkan bahwa sudah begini dan begitu, tentu kita akan menghormati proses hokum dan sama-sama kita berikan kesempatan kepada penyidik kita untuk melakukan penyidikan sesuai proses hukum yang berlaku," katanya.

Mengenai mangkir dari pemanggilan penyidik beberapa waktu lalu, Sehati mengungkapkan, surat pemanggilan dari penyidik terlambat diketahui.

"Terlambat diketahui itu karena pekerjaan dan pada waktu itu diketahui, tidak terkejar lagi. Maklum kan, kalau dari Teluk Dalam ke Gunungsitoli itu kan makan waktu. Jadi tidak ada minat yang sifat atau niat (untuk mangkir)," sebutnya.

Soal sakit itu, katanya lagi, memang Sekda Nias Selatan baru menjalani operasi dari Penang. "Tapi alasannya bukan sakit. Semata-mata karena komunikasi surat ini. Besok panggilannya, sore ini baru sampai ke Pak Sekda," bilangnya.

Mengenai peningkatan status sebagai tersangka, Sehati tidak bisa komentari. "Karena itu mungkin teman-teman polisi punya alasan atau punya bukti tersendiri. Sebagai warga negara, wajar saja kita menghargai, kalau memang begitu pendapat dari teman-teman penyidik, ya kita ikuti saja," ungkapnya.

Mengenai pengalihan dari pengadaan fasilitas umum menjadi balai benih induk, Sehati juga tidak bisa komentari. "Dari proses pemeriksaan juga belum menyentuh ke pokok masalah. Apakah itu yang menjadi objek permasalahan, kita belum tau. Jadi, sangat tidak etis kalau saya mendahului, mengomentari itu. Karena itu masih ranahnya penyidik," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Reskrimsus Poldasu, Kombes Sadono Budi Nugroho, beberapa waktu lalu menjelaskan pemeriksaan terhadap Sekda Nisel dan Asisten I Pemkab Nisel terkait dugaan korupsi pembebasan lahan untuk fasilitas umum.

"Pemkab (Nisel, red) menganggarkan dana untuk pembebasan lahan sebesar Rp9 miliar. Namun, dana itu bukan dibuat untuk pembebasan lahan pembangunan fasilitas umum tetapi dialihkan  sebagai dana untuk pembebasan lahan balai benih," jelasnya.

Sadono mengaku, penyidikan awal dilakukan Polres Nisel, namun dengan berbagai pertimbangan kasusnya diambil alih Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, apalagi karena menyangkut penanganan terhadap Sekda.

"Berdasarkan penyidikan di Polres Nisel, dugaan kuat Sekda terlibat dalam kasus itu," katanya.(aw/mbc)

Foto : Ilustrasi