DPRD Medan : "Jangan Karena Kinerja Dinas PU Tak Beres, Walikota Medan Yang Dicaci Maki"

07 Oktober 2017  |  Sumut Today  |  58 pembaca  |  oleh Susilo


Salah satu jalan rusak di Medan

SumutDaily | Medan ~ Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan diminta lebih mengintensifkan pengerjaan swakelola. Hal itu bertujuan mempercepat perbaikan seluruh ruas jalan di kota ini.

Anggota DPRD Medan Landen Marbun mengungkapkan, kondisi jalan di Kota Medan masih banyak yang rusak meski anggaran untuk infrastruktur sudah dialokasikan sebesar Rp1 triliun lebih tahun ini. Sejatinya menurut dia, anggaran yang dikucurkan sebesar itu memang belum cukup bagi perbaikan seluruh ruas jalan tersebut.

"Untuk pekerjaan yang belum tercover di APBD 2017, saya pikir bisa dikerjakan secara swakelola. Dinas PU bisa memakai cara ini lagi ke depan, sehingga tidak ada lagi ruas jalan Kota Medan terlihat rusak, malu kita," katanya.

Ia contohkan seperti kondisi Jalan Sutomo yang tak kunjung tuntas dikerjakan. Menilik hal itu, dirinya merasa malu masih ada jalan kota yang kondisinya rusak parah. "Di Sutomo itu apa masalah? Kenapa jalannya hancur lebur. Di media sosial sangat banyak keluhan dan kritikan publik tentang kondisi jalan di Kota Medan. Ya minimal dilakukan dulu pengerasan agar pengendara tidak kesulitan melintas di situ," lanjutnya dalam pembahasan Pansus Ranperda PAPBD 2017 bersama Dinas PU Medan, Rabu (4/10/2017). "Jangan karena kerja perangkat daerahnya yang lambat, tapi wali kota yang mendapat caci maki," tambah Landen.

Dalam rapat itu sejumlah anggota pansus mempertanyakan beberapa ruas jalan yang belum tersentuh perbaikan, maupun tidak tuntas dilaksanakan. "Kalau bisa di Jalan Menteng VII itu dilakukan perbaikan juga, karena kondisinya sangat parah. Apa sebenarnya masalahnya?" tanya Parlaungan Simangunsong. 

Ia menyarankan, agar koordinasi Pemko Medan dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional dan Pemprov Sumut lebih ditingkatkan, sehingga penanganan ruas jalan yang rusak di wilayah Kota Medan cepat teratasi. "Masyarakat gak mau tahu itu kewenangan siapa. Mereka hanya tahu jalan itu berada di Kota Medan," katanya. (sdc)