Medan Paten! Dianggap Beratkan Pengusul, Birokrasi Pengurusan Izin Amdal Bakal Dipangkas

07 Oktober 2017  |  Sumut Today  |  70 pembaca  |  oleh Susilo


Maruli Tua Tarigan

SumutDaily | Medan ~ Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan yang sedang digodok DPRD Medan, bertujuan ingin memangkas birokrasi terhadap pengurusan izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Kami cari masukan dari si pemohon yang dalam hal ini manajemen RS Martha Friska Brayan, di mana mereka mengurus izin AMDAL namun faktanya sampai 2 tahun belum juga selesai. Padahal di aturan sebenarnya 6 bulan," kata Ketua Panitia Khusus DPRD Medan pembahasan Ranperda Izin Lingkungan, Maruli Tua Tarigan, Jumat (6/102017).

Pansus kata Maruli, bukan ingin mencari siapa yang salah dan benar dalam hal ini. Hanya saja, lebih mengedepankan solusinya seperti apa. Dijelaskan Maruli, pada pembahasan lanjutan ranperda di Ruang Banggar, Kamis (5/10/2017), terungkap urusan pengurusan izin umumnya diberikan dan disusun pihak konsultan.

"Nah, konsultan sendiri posisinya tidak terikat ke pemerintah. Juga tidak terikat secara hukum ke pengusul. Ini yang mau kita cari solusi apakah Pemko yang menyiapkan itu, tapi tidak melanggar Undang-undang," katanya.

Pengurusan izin AMDAL dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menurut Maruli hanya berbeda tipis. Namun dalam pengurusan IMB sudah ada platform ataupun ketentuannya. "Sehingga tidak terlampau lama dan panjang prosesnya. Sementara biayanya tidak sedikit, hampir Rp400 juta. Sementara Pemko tidak mendapat apa-apa," kata politisi NasDem itu.

Pansus ke depan akan menggali informasi dari pihak yang enggan mengurus izin AMDAL. Selanjutnya ingin memperdalam ruang lingkup dari naskah akademik (NA) yang diajukan Pemko Medan, atas ranperda tersebut. "Nanti kita akan cari, dari pihak yang sudah selesai mengurus dan yang tidak mengusul. Kami ingin perda ini bermanfaat besar untuk masyarakat. Dapat memotong kompas jalur birokrasi yang ada selama ini," katanya.

Pembahasan dihadiri perwakilan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan perwakilan RS Martha Friska Pulo Brayan. Menurut Anwar Syarif perwakilan DLH Kota Medan, banyak kewajiban yang belum dipenuhi untuk usaha kegiatan RS Martha Friska Pulo Brayan. Atas dasar itu, Pemko sudah menerapkan sanksi administrasi terhadap RS tersebut. "Atas dasar itu pulalah RS Martha Friska bermohon, artinya dengan kata lain coba mengurus perubahan dokumen tadi," katanya.

Seiring perjalanan, lanjut dia, pihaknya mengecek kewajiban tersebut. Adapun hasil verifikasi tim menyebutkan, bahwa dari temuan dimaksud ada dua perubahan. Selain itu mengacu pada pasal 76 UU 32/2009 dan Permen 02/2013, kata dia, Wali Kota Medan sebelumnya sudah mengeluarkan sanksi administratif dan tertulis tetapi tidak dihiraukan pihak RS atas rekomendasi pihaknya.

"Kini kami ajukan ke wali kota untuk penerapan sanksi paksaan pemerintah. Penerapan ini mohon maaf kami usulkan karena pihak Martha Friska tidak mengindahkan itu," katanya. (sdc)