Penyidik Harda-Bangtah Diadukan ke Irwasda Poldasu

17 Juli 2017  |  Hukum  |  44 pembaca  |  oleh Susilo


Dua orang pengacara dari LBH SPR-SU baru keluar dari Markas Ditreskrimum Poldasu

SumutDaily | Medan ~ Dua orang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Pengacara Rakyat Sumatera Utara (SPR-SU) mengadukan persoalan kasus pelaporan sengketa tanah yang ditangani penyidik Subdit 2 Hardabangtah Ditreskrimum Polda Sumut kepada Irwasda Poldasu, Kombes Pol Muhammad Syahroni.

Pasalnya kasus ini sudah 11 bulan, namun belum juga ada yang ditetapkan sebagai tersangka. "Padahal, bukti-bukti yang kami berikan kepada penyidik sudah lebih dari cukup," kata Rinto Maha didampingi Kesatria Tarigan, Kuasa Hukum RPM Tambunan saat diwawancarai di depan kantor Ditreskrimum Polda Sumut, Minggu (16/7/2017).

Rinto Maha mengatakan, timnya telah bertemu dengan Irwasda Polda Sumut, pada Jumat (14/7/2017) lalu. Pertemuan Kuasa Hukum RPM Tambunan dengan Irwasda digelar di ruang Irwasda. Mereka pun disambut Kepala Dumas Kompol Purba dan Irwasda.

"Kami minta tiga hal. Pertama, kami melaporkan penyidik yang bermanuver mengaburkan fakta klien kami. Kedua, karena tidak bekerja profesional dan malah mempermainkan laporan pelapor untuk melaporkan fakta, karena itu kami minta agar penyidik yang menangani kasus ini dievaluasi dan diganti dengan yang profesional dan imparsial. Terakhir, kami minta agar penyidikan ini jelas arahnya dan bisa ditetapkan siapa tersangkanya," tandas Rinto Maha.

Lebih jauh Rinto Maha mengatakan akan melaporkan para saksi-saksi palsu yang bermain dalam kasus sengketa tanah milik Emeritus Bishop GMI RPM Tambunan.

Sedikit informasi, RPM Tambunan melaporkan dugaan pemalsuan surat dan akta otentik terkait jual beli dan penyerobotan lahan miliknya yang berada di Jalan Bunga Rinte 22, Kecamatan Simpang Selayang, seluas 690 meter persegi. Laporan itu dimasukkan 20 Agustus 2016. Ditangani penyidik Subdit 2 Hardabangtah, Kompol Winter Simanjuntak.

"Sesuai hasil pertemuan itu, kami setuju dengan usulan Irwasda bahwa akan dilakukan segera gelar perkara khusus. Di situlah nanti akan terlibat siapa saksi yang berkata jujur, siapa saksi yang memberi keterangan palsu," terang Rinto Maha.

Terkait bantahan penyidik soal objek perkara, Rinto Maha menegaskan pihaknya bisa membuktikan kalau Tumiar Sianturi, seorang perempuan yang pernah hidup di dunia, punya suami, anak, dan saudara. Ia juga pernah bekerja sebagai Dosen Kopertis sekaligus mantan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Methodist Indonesia. Sementara kalau Tumiar bodong, tak satu pun bisa menghadirkannya atau membuktikannya ada. Diciptakan KTPnya tapi palsu, tapi tak bisa dibuktikan dengan identitas lain yang menunjukkan dia pernah ada.

"Klien kami punya SHM. Ada tetangga batas wilayah. Kami juga sudah pernah hadirkan saksi hidup. Yang pernah menyaksikan Ir Tumiar Sianturi membeli sebidang tanah. Tapi kenapa penyidik masih saja tidak bisa menetapkan tersangka," geram Rinto.

Rinto juga menunjukkan jika kliennya memiliki semua bukti-bukti kuat. Diantaranya akta ganti rugi No. 716/3/MTT/1980 pada tanggal 10 November 1980 dan akta ganti rugi No. 717/3/MTT/1980 pada tanggal 10 November 1980 dari Toba Sembiring kepada Ir. Tumiar Sianturi tentang penjualan sebidang tanah di desa Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan.

Kemudian ada Surat Hak Milik (SHM) No 3 Tahun 1982 Dan SHM No 5 Tahun 1982 yang diterbitkan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Medan dengan alamat objek di Jalan Bunga Rampai Desa Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan.

Selanjutnya ada Surat Penegasan Kepala Kantor BPN Kota Medan tentang SHM No 3 Tahun 1982 Dan SHM No. 5 Tahun 1982 yang diterbitkan BPN Kota Medan. Surat itu menyatakan, alamat objek di Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan (tidak ada disebut di Kelurahan Simalingkar B).

Lalu ada surat penyampaian hasil pengukuran ulang kepada RPM Tambunan dari Kantor BPN Kota Medan nomor : 1105/12.71-200/VIII/2017 tanggal 6 Juli 2017 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Medan Deni Lubis bahwa objek di Jalan Bunga Rinte XXII Surat Perintah setor Nomor Berkas permohonan 22284/2017.

Serta berita acara pengukuran ulang nomor : 017/BA-SPP/VII/2017 tanggal 26 april 2017 perihal permohonan pengukuran ulang dari Kantor BPN Kota Medan, bahwa objek di Jalan Bunga Rinte XXII dan erita acara pengukuran ulang nomor : 018/BA-SPP/VII/2017 tanggal 26 april 2017 perihal permohonan pengukuran ulang dari Kantor BPN Kota Medan, bahwa objek di Jalan Bunga Rinte XXII.

Terakhir ada SHM No. 2220 Tahun 2008 atasn ama Juliana Simamora. Juliana membeli tanah tersebut dari Tianur Butarbutar tahun 1994. "Bukti ini menjelaskan, dia memiliki sebidang tanah di Jalan Bunga Rinte XXII Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan dengan jiran-jiran selatan adalah Ir. Tumiar Sianturi," pungkas Rinto Maha.

Irwasda Polda Sumut Kombes Muhammad Syahroni tidak berkenan menanggapi laporan ini. Permintaan untuk konfirmasi sudah dilakukam via telepon seluler, pesan WhatsApp maupun sms (pesan singkat).

Sementara Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting mengatakan, Irwasda bekerja profesional. Ia pasti akan menjembatani persoalan ini. "Kita tunggulah nanti gelar perkaranya. Soalnya ada bermasalah soal alamat tanah itu. Di surat hak milik tertulis di Jalan Bunga Rampai, ternyata ditunjukkan di Jalan Bunga Rinte. Jadi butuh proses panjang untuk penyidikannya. Tapi yakinlah, Irwasda itu profesional," terang Rina.

Waka Polda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto juga ikut angkat bicara. Namun ia tak berani menyebut penyidik Subdit 2 Hardabangtah tak profesional. Mengenai kenapa bisa begitu lama proses penyidikan dilakukan penyidik di Subdit 2 Hardabangtah Ditreskrimum, Agus mengatakan, ada banyak faktor dalam penyidikan. "Penyidikan butuh waktu dalam penyelesaiannya. Diikuti saja prosesnya. Kalau ada kendala dikomunikasikan dengan penyidik. Kalau ada penyimpangan silakan dikomplain," anjur Agus Andrianto. (sdc)

Tags:  Hukum Mastertindo