Sumut Today

Cacat Hukum, Dana TPHD Sumut Berpotensi Korupsi

Kalangan pegiat antikorupsi menilai, penggunaan anggaran pemberangkatan TPHD/TKHD Pemprov Sumatera Utara berpotensi korupsi, karena melalui proses awal yang tidak benar. Kuat dugaan, pemilihan personal TPHD/TKHD tidak melalui seleksi.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2016, seharusnya seleksi Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah itu, harus disampaikan kepada publik, sehingga masyarakat luas mengikuti kesempatan untuk mengikutinya”,ujar Sekretaris Eksekutif Pusat Informasi dan Transparansi Anggaran (Puspita), Helmi A Nasution, SH, Senin (24/09/2018).

Kalaupun ada informasi ke publik, lanjut Helmi, proses seleksinya pasti sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2016. “Personal TPHD/TKHD Pemprovsu, yang 17 orang itu, terkesan hanya sesuai selera saja”ujar Helmi.

Sebagaimana diketahui, dalam SK No:188.44/309KPTS/2018 yang ditandatangani Gubernur Erry Nuradi, tertera 17 nama TPHD/TKHD Pemprovsu. Mereka berasal dari kalangan pejabat dan ASN Biro Binsos Pemprovsu, dosen, tokoh masyarakat serta tokoh Ormas Islam.

Selain itu, juga tercantum nama Erry Nuradi dan istrinya Evi Diana. Bahkan ada juga nama Darma Wijaya, yang kemungkinan besar Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai).

“Jika memang benar ada seleksi, pastilah personil TPHD/TKHD itu sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam PMA No 20 Tahun 2016″ujarnya.

Misalnya, nama H.Khairy Elfuad yang merupakan ASN di lingkungan Depag Langkat. Elfuad ditetapkan sebagai TKHD. Padahal persyaratan TKHD tersebut wajib memiliki ijazah/sertifikat di bidang kesehatan.

Selain itu lagi, ada nama Prof.DR Mohammad Hatta. Jika melihat NIP nya, 19500609 197803 1001, dosen tenaga edukatif UIN Sumut itu, tidak memenuhi kriteria PMA No 20/2016. “Batas maksimal usia TPHD itu 65 tahun, tapi Prof.DR Mohammad Hatta sudah berusia 68 tahun”,jelas Helmi.

Berkaitan dengan dugaan KKN terus, LSM Puspita mendorong Gubsu Edy Rahmayadi untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif. “Bukan soal besaran nilainya, tetapi polanya mencoreng cita-cita Sumut Bermartabat”ujarnya.(***)

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *