Ekonomi

Muchrid Nasution Harapkan Totalitas BUMDes di Deli Serdang

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Muchrid Nasution, mengharapkan BUMDes di Kabupaten Deli Serdang dapat bergerak secara total. Dia beralasan, karena BUMDes merupakan salah satu sarana peretas ketimpangan ekonomi masyarakat desa.

Muchrid berpandangan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu jawaban dari Pasal 33 UUD 1945.

“BUMDes merupakan usaha yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat desa, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa” ujar Muchrid, Jumat (21/09/2018).

Muchrid yang juga Caleg (Calon Anggota Legislatif) Dapil Sumut III (Kabupaten Deli Serdang) Nomor Urut 2 (dua) ini mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

“BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, karena itu, pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Lebih dari itu BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya”, paparnya.

Dalam sejumlah kunjungan reses DPRD Sumut, di Kabupaten Deli Serdang, Muchrid selalu mendorong, agar masyarakat desa memanfaatkan keberadaan BUMDes guna meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa.

Bahkan, di Desa Karang Gading, Kabupaten Deli Serdang, Muchrid menganjurkan kawasan wisata pantai di daerah tersebut, dikelola oleh BUMDes. Agar wisata pantai di desa itu bisa berkembang, Muchrid meloby Pemkab Deli Serdang untuk melaksanakan peningkatan struktur jalan ke objek wisata tersebut.

“Pengelolaan wisata oleh BUMDes merupakan inovasi, yang dibenarkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Itu semua dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat ndesa setempat, sehingga mengurangi beban pemerintah”,ujarnya.(***)

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *