Sumut Today

DPRD Sumut Usulkan Ranperda Tata Kelola Transportasi Online

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Muchrid Nasution dan dari Fraksi Partai Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz, mengatakan perlu adanya aturan Tata Kelola Transportasi Online di Sumut.

Tujuannya, menurut kedua legislator itu, untuk mengatur hal-hal mengenai operasional transportasi, untuk selanjutnya diberikan hak dan kewajiban dan kewajiban perizinan, pajak dan sebagainya.

Muchrid Nasution (kiri) dan Muhri Fauzi Hafiz (kanan)

“Meskipun terkait transportasi online, sudah memiliki payung hukum yang jelas, yakni Permenhub 108/2017 dan Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009), namun aturan tersebut tidak memuat hal yang berkaitan dengan transportasi umum roda dua”, ujar Muchrid, usai Rapat Dengar Pendapat antar lintas Komisi A-E, dengan para pengemudi transportasi online, Selasa (18/09/2018).

Pada sisi lain, masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada jasa transportasi online roda dua, di Sumut khususnya Medan, jumlahnya tergolong banyak. Hal lainnya, masyarakat juga memerlukan angkutan seperti itu.

“Kondisi ini tentunya menjadi tantangan, sekaligus hal yang membutuhkan jawaban dengan segera”,ujar Muchrid Nasution, yang Sekretaris Fraksi Partai Golkar tersebut.

Muhri Fauzi juga sependapat dengan Muchrid Nasution. Menurutnya, dalam situasi seperti ini, pemerintah tetap harus hadir untuk melakukan fungsi kontrol dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya dalam hal yang menyangkut kepentingan banyak orang.

“Payung hukum utamanya adalah Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 65 menyatakan kepala daerah mempunyai tugas. Pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”,ujarnya.

Terus terang saja, lanjut Muhri, terkait Ojek Online merupakan ranah tak bertuan. Tetapi, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagaimana Pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014. Makanya, Pemerintah Daerah harus memiliki keberanian untuk melindungi konsumen dan pengemudi.

“Terkait hal itu, semua kami bermaksud mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang mengatur Tata Kelola Transportasi Online”,ujar Muhri.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *