Sumut Today

Pekerjaan Jalan Namu Ukur tak Beres, DPRD Minta Gubsu Evaluasi Kadis Bina Marga

Anggota DPRD Sumut, asal Daerah Pemilihan (Dapil) Binjai-Langkat, Muhri Fauzi Hafiz, mengaku kesal terhadap kinerja Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Ir. Abdul Haris Lubis, yang tidak mampu mengatasi kendala pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Namu Ukur-Perbatasan Karo.

Memang, kata Muhri Fauzi, kendala tersebut terkait perizinan dari pihak Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), mengingat jalan tersebut berada di areal kawasan hutan lindung tersebut.

“Tetapi, persoalan utamanya bukan di situ. Menurut saya, ini karena kelemahan Abdul Haris yang tidak mampu meloby pihak TNGL. Padahal, proyek tersebut untuk kepentingan masyarakat Sumut”,ujar Muhri Fauzi, Jumat (06/09/2018).

Ironinya, kata Muhri Fauzi, guna mengatasi persoalan tersebut, Abdul Haris pada 4 September 2018, menyampaikan undangan ke berbagai pihak, untuk menghadiri rapat pada Senin, 10 September 2018.

“Mengapa baru sekarang? Mengapa Abdul Haris melakukan hal tersebut, setelah pekerjaan itu ada pemenangnya?”,ujar Muhri Fauzi seraya mengatakan penandatangan kontrak pekerjaan senilai Rp 14 M itu, pada bulan Juni 2018.

Padahal kendala terkait perizinan pihak TNGL tersebut, sudah pernah menjadi pembahasan bersama, di Komisi D DPRD Sumut. Terakhir, pembahasannya pada Februari 2017. Bahkan, dalam pengumuman lelang pekerjaan tersebut, ada persyaratan hal-hal yang berkaitan penandatanganan kerjasama dengan TNGL.

“Saya punya keyakinan, Abdul Haris mengetahui jika pekerjaan ini bakal terkendala. Namun, mengapa kendala utama itu, tidak diselesaikan terlebih dahulu. Dinas tersebut memiliki anggaran Perjalanan Dinas untuk mengurus program kegiatan. Kemana saja dana-dana tersebut, sehingga persoalan dengan TNGL, tidak terealisasi dengan baik”, ujar Muhri Fauzi.

Muhri meyakini, kendala-kendala seperti ini terjadi, karena Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, di bawah kepemimpinan Abdul Haris, tidak memiliki sistem perencanaan yang baik.
Berkaitan dengan itu, Muhri Fauzi Hafiz, meminta Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah, mengevaluasi kinerja Abdul Haris.

“Sumut Bermartabat tidak akan terwujud, jika para pimpinan SKPD, kinerjanya seperti Abdul Haris”,ujar Muhri Fauzi.(***)

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *