Sumut Today

LIRA: Bappeda Sumut Pintu Masuk KPK Selidiki Kongkalikong BKP

Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) menilai, Bappeda Sumut merupakan pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna menyelidiki dugaan ‘kongkalikong’ penganggaran dan penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).

“Anggaran BKP ke kabupaten/kota di Sumut, nilainya mencapai Rp 500 Miliar lebih, pada APBD Pemprovsu TA 2018. Ini menjadi beban bagi Pemprovsu, padahal ada hutang lain yang wajib diselesaikan, sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”, ujar Presiden LIRA, HM. Jusuf Rizal, kepada Sumutdaily, Minggu (26/08/2018).

Pertanyaan sederhana, ujar Jusuf Rizal, mengapa BKP dianggarkan terlalu besar, sedangkan Pemprovsu harus memenuhi kewajibannya, untuk melunasi hutang DBH ke kabupaten/kota.

“Tentunya ini sesuatu yang patut menjadi pertanyaan. Apalagi, jika dikaitkan adanya issue bagi-bagi fee sebesar lima persen, terhadap oknum-oknum tertentu di lingkungan Pemprovsu. Makanya kita minta KPK menelusuri hal ini, dan dapat dimulai dari Kepala Bappeda Sumut”,ujarnya.

Jusuf Rizal mengingatkan aksi OTT KPK terhadap mantan Bupati Mandailing Natal, terkait aliran dana pembangunan rumahsakit, di daerah tersebut yang dananya berasal Ndari BKP. “Haruskah kejadian ini terulang kembali ?”, katanya.

Menyeruaknya kisruh BKP ini, terkait berubahnya judul kegiatan pada APBD Kota Binjai, yang menjadi usulan Anggota DPRD Sumut asal Dapil daerah itu. Usulan tersebut merupakan hasil reses dan sudah menjadi kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, saat pembahasan APBD Sumut TA 2018.

Meskipun terjadi perubahan judul, namun Pemprovsu melalui Kepala Bappedasu, H.Irman, melempar hal tersebut bukan menjadi tanggungjawab pihaknya. Menurutnya hal tersebut merupakan urusan Pemko Binjai.

Irman juga terkesan menyalahkan Anggota DPRD Sumut tersebut, yang tidak mampu menjalin komunikasi dengan Pemko Binjai.

“Jangan salah pengertian seakan-akan, Bappedasu berperan sekali bahkan melakukan persetujan atas usulan kegiatan BKP pada kab/kota. Kami tidak pernah menerbitkan persetujuan karena bukan kewenangan kami”,ujar Irman.

Dia juga membantah, pihaknya terlibat kongkalikong khususnya terkait fee penentuan besaran BKP. “Insha Allah Bappeda Sumut komit, menjadi Pemprovsu sebagai pemerintahan yang bersih”, ujarnya.

Namun, beberapa Anggota DPRD Sumut asal Binjai-Langkat meragukan ucapan Irman tersebut. Menurut mereka, hendaknya Irman berkoordinasi terlebih dahulu, karena ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, untuk menampung aspirasi melalui BKP.

Mereka juga mendukung upaya LSM LIRA untuk mendesak KPK, menelusuri persoalan BKP tersebut.(***)

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *