Sumut Today

Soal BKP Sumut, Irman Persoalkan Kemampuan Anggota DPRD

Kepala Bappeda Sumut, Ir.H.Irman, M.Si, menolak persoalan perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke Pemko Binjai, merupakan kesalahan pihaknya. Bahkan dia membantah adanya praktik ‘kongkalikong’ dengan Pemko Binjai.

“Itu semua kebijakan Pemko Binjai. Jangan salahkan kami jika anggota dewan tidak mampu berkordinasi dengan Pemko Binjai”,ujar Irman, Kamis (02/08/2018).

Kegiatan di BKP, menurutnya, bukan kewenangan provinsi, tapi kabupaten/kota. Rnciannya, ada pada APBD kabupaten/kota, bukan di APBD provinsi.

“Jadi tidak benar ada kongkalikong Bappeda dengan Pemko Binjai. Bappeda tidak punya kewenangan untuk penentuan lokasi proyek”,terangnya.

Menanggapi hal tersebut, aktivis LSM Barapaksi, Otti Batubara menilai pernyataan Irman, sebagai bentuk sikap ‘buang badan’.

BKP, menurut Otti, tetaplah domain Gubernur melalui SKPD terkait. Hal itu ditandai dengan proses pembahasan yang berjalan masa-masa sebelum pengesahan APBD.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pagu BKP ada dua kelompok. Pertama, kewenangan Gubernur dan kedua anggota DPRD sebagai mitra pemerintah daerah”,ujarnya.

SKPD yang paling dominan perannya, lanjut Otti, adalah Bappeda Provinsi. Sebab, semua usulan dari kepala daerah kabupaten/kota masuk melalui Bappeda untuk direncanakan sesuai kemampuan anggaran.

“Aneh rasanya, jika seorang kepala Bappeda mengaku tidak memiliki kewenangan terhadap rincian BKP yang diusulkan oleh kabupaten/kota. Untuk apa Irman duduk di Bappedasu, jika memang tidak mampu”,ujarnya.

BKP, menurut Otti, berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penguatan evaluasi RKPD dilakukan, tidak hanya memfokuskan kepada penelaahan dokumen tetapi juga implementasi rencana pembangunan di lapangan.

“Hasil monitoring ini menjadi salah satu materi utama perencanaan berikutnya”,ujar Otti seraya mengatakan, sikap Irman dapat memicu disharmonisasi antara DPRD Sumut dengan Pemprovsu.

Sebelumnya, sejumlah Anggota DPRD Sumut asal Dapil Binjai-Langkat, mengaku kecewa terhadap kinerja Bappedasu, yang mengakomodir perubahan alokasi BKP, sebagaimana surat susulan Pemko Binjai.

Padahal, menurut mereka, BKP yang mereka perjuangkan tersebut merupakan aspirasi masyarakat, saat kunjungan reses.

Namun, setelah APBD Sumut ‘ketok palu’, Pemko Binjai mengusulkan perubahan alokasi. Malah hal tersebut diakomodir Bappedasu, sehingga menimbulkan adanya dugaan ‘kongkalikong’ antara Bappedasu dengan Pemko Binjai.(***)

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *