Sumut Today

Aroma Kolusi Pembangun Pendopo Rumah Dinas Gubsu

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, H.Muchrid Nasution, SE menengarai adanya aroma Kolusi, terkait pembangunan pendopo rumah dinas Gubernur Sumut, Tahun Anggaran (TA) 2018.

“Aroma Kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan Harga Penawaran Sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan Pagu Rp 6.696.000.000,00 tersebut”,ujar Muchrid, Jumat (27/07/2018).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, H.Muchrid Nasution,SE

Pemenang lelang adalah PT Rizky Atma Mulya dengan nilai kontrak Rp 6.527.010.000. Namun, jika ditelusuri dari awal, menurut Muchrid, indikasi kolusi antara peserta lelang yang melibatkan panita lelang maupun Pengguna Anggaran (PA), terlihat jelas.

“Ada tiga penawar pada lelang tersebut. Ketiganya, PT Eratama Putra Perkasa (Rp 6.352.670.000), PT Rizky Atma Mulya (Rp 6.527.010.000) dan PT Kalitra Bersinar Mandiri (Rp 6.026.146.000). Penawar terendah adalah PT Eratama Putra Perkasa dan PTKalitra Bersinar Mandiri “,jelas Muchrid.

Kejanggalan muncul, ketika penawar terendah gagal memenangkan lelang. Kalitra Bersinar Mandiri, tidak menyampaikan persyaratan teknis sebagaimana dokumen. Sedangkan PT Eratama Putra Perkasa tidak hadir pada saat Pembuktian Kualifikasi.

Sinyalemen yang muncul, PT Eratama Putra Perkasa sengaja tidak hadir untuk memuluskan PT Rizky Atma Mulya sebagai pemenang.

“Seluruh persyaratan PT Eratama Putra Perkasa cukup baik, harga penawarannya bersaing dan menguntungkan negara. Mengapa perusahaan tersebut terkesan menghindar? Padahal alamat perusahaan itu, di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, tidak jauh dari Kota Medan. Lain hal, jika perusahaan tersebut beralamat di Papua”, katanya.

Muchrid juga mengatakan kegiatan di Biro Umum dan Perlengkapan tersebut terkesan dipaksakan demi tujuan tertentu. Dari sisi bangunan bersejarah, Rumah Dinas Gubsu, di Jalan Sudirman itu merupakan heritage, yang wajib dilindungi dan dijaga keasriannya.

“Menambah bangunan lain di atas areal yang sudah tertata dan terpelihara dengan baik, berarti tidak menghargai nilai-nilai warisan bersejarah. Itu dari satu sisi”, ujarnya.

Dari sisi anggaran, mengindikasikan adanya unsur korupsi dengan modus menetapkan HPS yang terlalu tinggi, dan selanjutnya mengarah pemenang kepada rekanan tertentu. “Coba amati, nilai penawaran pemenang kontrak, tidak sampai 10 persen dari HPS. Kemungkinan terjadinya ‘bagi-bagi rezeki’, terjadi di sini”,ujar Muchrid lagi.

Muchrid mengaku sudah menyampaikan persoalan ini kepada Gubsu Terpilih, Edy Rahmayadi agar Kepala Biro Umum, Faisal Hasyrimi dan Kepala Biro Pembangunan, Eric Aruan selaku penanggungjawab lelang dievaluasi kelak.

“Saya juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap kegiatan ini. Saya berkeyakinan, ada kecurangan di sini”,ujarnya.(***)

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *