Sumut Today

Muhri Fauzi: PTPN II Jangan Sembarang Okupasi di Binjai

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, mengingatkan PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), agar tidak sembarangan dalam melakukan okupasi di Kota Binjai. Okupasi sembarangan, berpotensi menimbulkan konflik.

“Ingat, ini merupakan tahun-tahun politik. Situasi yang tidak kita inginkan bersama, memungkinkan terjadi. Direksi PTPN II harus memperhatikan berbagai aspek, sebelum mengambil tindakan”,ujar Fauzi, di Medan, Selasa (20/2/2018).

Andaipun PTPN II memiliki hak keperdataan, terkait lahan dan bangunan yang akan diokupasi, menurut Fauzi, perlulah berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Pemko Binjai.

“Pemko Binjai memiliki RTRW, yang demi kepentingan warganya, tidak boleh lagi berubah. PTPN II harus menghargai itu, karena Pemko Binjai bekerja untuk kepentingan warganya”, ujar politisi Partai Demokrat ini.

Muhri Fauzi menyarankan agar lebih memilih jalur hukum, jika ingin menuntut hak keperdataannya. “Biar hukum yang berbicara. Jangan main paksa, yang akhirnya membuat banyak orang sengsara”,sarannya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Binjai bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan instansi terkait berencana membentuk tim terpadu penyelesaian pertanahan guna menyikapi rencana pihak PTPN II yang akan mengokupasi lahan HGU.

Pembentukan tim terpadu diputuskan pada rapat pembahasan terkait lahan HGU PTPN II di Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur, dipimpin Wakil Walikota Binjai, H Timbas Tarigan SE, turut dihadiri Sekdako M Mahfullah P Daulay, S.STP, MAP, Kasdim 0203 Langkat, Kapten Inf SH Tanjung, pimpinan DPRD, mewakili Kapolres Binjai, mewakili Kajari, Kantor pertanahan, berlangsung di ruang rapat Walikota, Senin (19/02).

“Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi kita dalam menyikapi rencana PTPN II melakukan okupasi, “ kata H Timbas Tarigan SE.

Sekdako M Mahfullah, usai rapat akan mengundang pihak PTPN II agar menjelaskan dimana lokasi okupasi dan apa tujuannya.

Dari luas 1234 Ha lahan PTPN di Binjai, seluas 560 Ha telah habis ijin HGU nya dan tidak diperpanjang. Sedangkan untuk 674 Ha lainnya telah dimintakan perpanjangan HGU oleh PTPN II, namun belum disetujui oleh pusat.

“Ada HGU yang masih berjalan, tapi PTPN tidak bisa menunjukan lokasinya karena sudah diduduki masyarakat,” ungkap Mahfullah.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *