Politik

Soal Penjabat Gubsu, Muchrid Nasution Bilang Kebijakan Mendagri Aneh

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Muchrid Nasution, memandang aneh kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo, terkait usulan menempatkan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin, sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Info yang beredar, Irjen Martua ini Sormin menjadi Penjabat Gubernur Sumut, pada Februari 2014.

‘”Ini sangat aneh. Penggunaan pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terkesan dipaksakan”, ujar Muchrid Nasution, Jumat (26/1/2018).

Mendagri, ujar Muchrid, tidak melihat secara utuh undang-undang tersebut, khususnya terkait Pasal 201, sehingga salah dalam menafsirkan.

“Kekosongan jabatan yang dimaksud dalam pasal 201 itu, berhubungan dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018. Tetapi, Mendagri terkesan mengaburkan dengan menggunakan Pasal 201 ayat (10)”,ujarnya.

Pasal 201 ayat (10) menyebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan tinggi madya, Sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Mendagri jangan hanya melihat ayat (10) ini saja. Lihat ayat sebelumnya (ayat 9). Di situ jelas bertutur bahwa hal yang dimaksud pada ayat (10) itu, terkait hasil Pilkada Tahun 2017 dan Tahun 2018”, ujar Muchrid dengan nada sedikit meninggi.

Muchrid juga menganjurkan, agar Mendagri melihat Pasal 173 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut. Dari pasal itu, jelas menyebutkan, apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan, ataupun berhalangan tetap, maka kedudukannya digantikan oleh Wakil Gubernur.

“Jadi, jika Gubernur Sumut berhalangan tetap atau berhenti, masih ada Wakil Gubernur yang menggantikannya. Tidak perlulah ada Kemendagri, karena undang-undang yang mengatur hal tersebut sudah cukup jelas dan tegas”,ujarnya.

Kalaupun Mendagri beralasan, karena terkait kerawanan konflik Pilkada maupun hal yang berkaitan dengan netralitas, menurut Muchrid, kesannya terlalu berlebihan.

“Pada Pilgubsu dan Pilkada serentak di Sumut ada perangkat TNI, Polri dan Bawaslu serta Desk Pilkada, yang mampu mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi, tidak perlulah Mendagri mengambil kebijakan yang dapat memicu kegaduhan politik”,ujar Muchrid.(….)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *