Sumut Today

Anggaran KUA-PPAS Banyak Disunat, DPRD Medan Skors Rapat dengan Tiga SKPD

SumutDaily | Medan ~ Komisi B DPRD Medan berang dengan kebijakan tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2018, Rabu (20/12/2017). Pasalnya banyak mata anggaran yang telah disekapati dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2018, yang dipotong alias disunat. Akibatnya, mereka menskors rapat.

Ketua Komisi B DPRD Medan Rajuddin Sagala kepada wartawan usai menskors rapat mengatakan, tindakan itu dipicu karena draf anggaran yang diajukan masing-masing SKPD, tidak sesuai dengan penandatanganan KUA-PPAS, yang dilakukan beberapa waktu lalu.

“Seperti di Dinas Kesehatan, seharusnya sesuai KUA-PPAS ada dana untuk penambahan BPJS sebanyak 75 ribu orang dengan anggaran Rp21 M. Angka itu malah hilang di buku besar dan kita amat sayangkan,” kata Ketua Komisi B DPRD Medan, Rajuddin Sagala kepada wartawan usai menskors rapat bersama tiga SKPD Pemko Medan.

Masih bicara anggaran di Dinkes, kata Rajuddin, sebelumnya pada kesepakatan saat KUA-PPAS untuk alokasi unregister sebesar Rp5 M, namun cuma dimasukkan Rp3 M saja. “Inikan berarti tidak diakomodir juga, padahal sudah kesepakatan. Kemudian di Bagian Sosial, Pendidikan dan Keagamaan di Setdako Medan ada dana untuk ustadz, ustadzah, pendeta (sintua) dan lainnya cuma tertampung Rp5 M padahal rekomendasi kita Rp15 M,” kata politisi PKS ini didampingi jajaran Komisi B lain seperti Herri Zulkarnain, M Yusuf, Irsal Fikri, Jumadi, Bahrumsyah dan Wong Chun Sen.

Begitu juga soal anggaran di Disdik Medan, sebut Rajuddin sudah ada kesepakatan pada KUA-PPAS bagi guru-guru honor diberikan honor setara UMK sebesar Rp15 M. “Tapi itu pun tidak tertampung alias nol. Padahal yang kita perjuangkan ini untuk warga Medan juga, kenapa tidak muncul makanya kita skors rapat tadi,” katanya.

Irsal Fikri menambahkan, di 2017 DPRD Medan sudah mendukung Pemko memperbaiki segala infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp1 T lebih. Pada 2018 kata dia sudah seharusnya Pemko mengalokasikan ke aspek lain, yakni menyangkut kesejahteraan rakyat (kesra). “Nah, mereka seperti pendeta, guru honor, ustadz, ustadzah, guru magrib mengaji, guru sekolah minggu jugakan bagian dari masyarakat Kota Medan. Kenapa Pemko tidak peduli akan nasib mereka?” ujarnya.

Sekretaris Fraksi PPP ini menyebut, pihaknya siap memperjuangkan anggaran tersebut sampai detik-detik akhir sebelum persetujuan dan pengesahan bersama APBD 2018, yang direncanakan pada Jumat (22/12) besok. Bahkan ditegaskan dia, bila harus melalui sistem voting (suara terbanyak) apakah APBD bisa atau tidaknya disetujui bersama, langkah tersebut akan mereka lakukan.

“Kami di sinikan ada tiga orang menjabat ketua fraksi. Bung Herri (Demokrat), Surianto (Gerindra) dan Bahrumsyah (PAN). Saya juga sebagai sekretaris fraksi dan Pak Yusuf siap menyampaikan dukungan serupa bersama teman-teman yang lain kepada ketua fraksi kami, untuk menolak penandatangan apabila usulan dan rekomendasi ini tidak bisa diakomodir oleh Pemko. Kita akan lihat Jumat nanti,” katanya. (sus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *