Pendidikan

Pemko Medan Diminta Bangun Sekolah Berbasis Agama

SumutDaily | Medan ~ Pemko Medan diminta menyediakan lahan sekaligus pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada 2018, mengingat ketersediaan sarana sekolah berbasis islami tingkat menegah pertama masih minim di Kota Medan.

“Kita ambil contoh dimana setiap tahun ajaran baru ada sebanyak 1.500 siswa mendaftar ke MTs, sedangkan daya tampung sekolah hanya 300 siswa. Atas dasar ini Fraksi PPP mendesak penyediaan lahan dan pembangunan MTs bisa dilakukan di 2018,” kata Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Medan, Irsal Fikri membacakan pemandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Pengantar Wali Kota Medan tentang RAPBD 2018, dalam sidang paripurna di gedung dewan, Rabu (13/12/2017).

FPPP menilai, minimal ada dua saja MTs yang dibangun Pemko di tahun 2018 sebab minat pelajar setelah lulus sekolah dasar cukup tinggi masuk ke sana. “Di Medan Utara ketersediaan cukup banyak untuk membangun MTs, jadi kami pikir hal tersebut sangat mungkin untuk dilakukan. Namun sayang sejauh ini belum dimanfaatkan. Apalagi Medan merupakan kota terbesar ketiga, kami pikir sudah sangat pantas menambah MTs,” katanya.

Pihaknya berharap, minimal ada lima MTs di Medan sehingga dapat mengakomodir minat pelajar untuk belajar ke sekolah berbasis islami yang dikelola Kemenag tersebut. “Disamping itu kami meminta agar Perda MDTA yang telah disahkan DPRD Medan bersama Pemko, dapat segera diterbitkan perwalnya sehingga bisa disinkronkan dengan proses belajar mengajar MTs,” katanya.

Jubir Fraksi PKS DPRD Medan, Salman Alfarisi menyebutkan ada sejumlah permasalahan serius yang harus menjadi atensi Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.

Pihaknya mengusulkan tentang program penambahan Peserta Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS sebanyak 75 ribu warga.
Alasannya lanjut Salman, ada sekitar 150 ribu warga Medan yang menunggak membayar iuran di BPJS. “Untuk itulah kita meminta agar Pemko Medan melakukan pendataan terhadap warga yang kurang mampu atau miskin sehingga bisa terbantu dalam biaya perobatan,” ujarnya.

Ia juga meminta agar Dinkes Medan mencabut izin rumah sakit yang menelantarkan atau menyuruh pulang pasien setelah menjalani perawatan 3 hingga 4 hari padahal masih memerlukan perawatan. Pihaknya turut mengoreksi sejumlah pengerjaan proyek yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Medan tidak mencantumkan lokasi pengerjaan, hanya saja luas dan ukuran sehingga mengakibatkan susahnya melakukan pengecekan pengerjaannya. (sus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *