Ekonomi

DPRD Medan Pertanyakan Penurunan Proyeksi APBD Tahun 2018

SumutDaily | Medan ~ Proyeksi APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018 menurun 5,15 persen dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun 2017 APBD Kota Medan sebesar Rp 5,55 triliyun, maka tahun anggaran 2018 diproyeksikan hanya sebesar Rp 5,23 triliun.

Penurunkan ini mendapat perhatian DPRD Kota Medan. Juru bicara Fraksi Partai Golkar (FPG) Ilhamsyah dalam rapat paripurna Nota Pengantar Walikota Medan tentang APBD tahun 2018 mempertanyakan hal itu.

Begitupun Ilhamsyah memaklumi kebijakan Pemko Medan itu. Menurut Ilhamsyah penurunan itu disebabkan kecenderungan menurunnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Namun, kami berharap agar Pemko Medan tidak bergantung dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selayaknya, Pemko Medan mengantisipasi dengan melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang lebih tinggi lagi,” katanya.

Pihaknya pun menilai rencana kenaikan PAD yang hanya 3,97 persen belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya target peningkatan pajak melalui sektor pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran. “Kami mensinyalir masih dimungkinkan untuk dinaikkan rencana penerimaannya. Seperti pajak hotel yang hanya sebesar Rp117 M. Padahal, jika dilihat tingkat hunian hotel semakin hari semakin meningkat,” ujar dia.

Disamping itu, FPG pesimis dengan target pajak reklame TA 2018 sebesar Rp107 M. Sebab target sebesar Rp94 M pada 2017 saja tidak mampu terpenuhi. “Dasar apa untuk penetapan target tersebut. Kami juga meminta data ril atas sejumlah reklame yang mempunyai izin dan juga jumlah reklame. Begitu juga dengan retribusi parkir di tepi jalan. Walaupun ada peningkatan sebesar Rp4 M namun sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada,” katanya.

Sedangkan Fraksi Persatuan Nasional (Pernas) DPRD Medan, lebih menyoroti anggaran berkaitan belanja daerah yang telah ditetapkan 8 prioritas yakni; membangun infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, penataan pasar tradisional, toleransi beragama, pelayanan administrasi kependudukan, keamanan dan kenyamanan, iklim investasi serta fasilitas publik.
“Dari uraian itu kami belum melihat komposisi dan proporsi ideal antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan. Kami khawatir 8 prioritas pembangunan ini hanya akan menjadi rencana di atas kertas saja, namun tidak menghasilkan perubahan signifikan,” kata Jubir Fraksi Pernas, Andi Lumbangaol.

Ia menambahkan, Pemko perlu ingat bahwa rancangan APBD 2018 merupakan tahun ketiga dari RPJMD dalam melaksanakan visi dan misi Eldin-Akhyar, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali kota Medan terpilih. “Janji mewujudkan ‘Medan Rumah Kita’ sebagai kota masa depan tampaknya masih jauh dari harapan masyarakat. Persoalan banjir, sampah, kemiskinan, keamanan serta pola pembangunan infrastruktur yang masih amburadul, tentunya harus dilaksanakan dengan perencanaan terukur dan efisien,” katanya. (sdc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *