Hukum

Pemkab Asahan Apresiasi Dan MintaTuntaskan OTT RSUD HAMS

Sumutdaily,Asahan : Setelah sepekan lebih tidak ada komentar, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan oknum Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran dr. Edi Iskandar dan 5 staf lainnya, akhirnya Pemkab Asahan meminta kepada pihak Polres Asahan untuk segera menuntaskan perkara itu.
Permintaan itu, disampaikan kepala Inspektorat Kabupaten Asahan Zulkarnaen Nasution, S.H. kepada Wartawan melalui siaran pers-nya yang disiarkan melalui WattsApp group Diskominfo Asahan, Selasa (21/11/17) di Kisaran.
Zulkarnain mengatakan, bahwa perkara OTT yang dilakukan pihak Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Asahan Kamis 9 November dan melibatkan oknum Direktur dan 5 orang staf di RSUD HAMS Kisaran, sampai sekarang belum ada titik terangnya dan menimbulkan opini publik yang negatif.
“Saya, atas nama Inspektorat Kabupaten Asahan mengapresiasi tindakan represif unit Tipikor Polres Asahan, namun sebaliknya atas peristiwa itu, malah menjadi bahan perbincangan publik yang negatif, kami minta untuk segera diselesaikan,” kata Zul tegas.
Menurut Zulkarnain, informasi yang beredar, terperiksa direktur RSUD HAMS Kisaran, Edi Iskandar dan 5 staf lainnya diduga melakukan pengutipan retribusi umum yang diketahui tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) juga belum jelas.
“Kita menduga ada penyalahgunaan wewenang hingga merugikan keuangan Negara atau yang lainnya. Untuk itu, kita berharap pihak Polres Asahan dapat menjelaskannya kepada masyarakat,” pintanya lagi.
Sementara, praktisi Hukum Asahan, Leo L Napitupulu, S.H. mengatakan, hal yang sama, agar Polres Asahan segera mungkin menerangkan kepada publik terkait indikasi pelanggaran penerapan Perda di wilayah kerja RSUD HAMS Kisaran. Ini terkait Perda Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah berubah menjadi Perda Nomor 14 Tahun 2014.
“Kiranya Polres Asahan secepat mungkin  menentukan langkah-langkah hukum yang konkrit terhadap mereka, agar ada kepastian hukum terkait kasus itu. Sehingga tidak menjadikan multitafsir hukum,” ujar Leo.
Bupati Asahan melalui Kadis Kominfo Rahmad Hidayat Siregar, S.Sos. M.Si. tetap memberi  support dan apresiasi atas kinerja pihak Polres Asahan untuk memberantas pelaku korupsi.
“Pemerintah mendukung tindakan yang diambil pihak Polres Asahan untuk memberantas korupsi. Termasuk pelanggaran di Asahan yang merugikan pemerintahan, yang berdampak pada kepentingan masyarakat secara luas,” sebut Hidayat.(Sdc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *