Sumut Today

Polrestabes Medan Rancang Pembatasan Penggunaan Mobil pada Jam Dinas

SumutDaily | Medan ~ Tingginya jumlah volume kendaraan roda empat (mobil) yang beroperasi pada jam-jam tertentu (pagi dan sore), ditambah pengguna jalan menggunakan kapasitas jalan di waktu yang sama, dianggap menjadi salah satu penyebab kemacetan lalulintas. Ditambah tidak memadainya tempat parkir di lingkungan kantor pemerintahan seperti markas TNI/Polri, Pemda, Pemko, Kejaksaan, pengadilan BUMN, BUMD, serta kantor swasta lain, yang mengakibatkan semrawutnya perparkiran di Kota Medan.

Selain berpengaruh pada efisiensi waktu, penggunaan mobil yang saat ini menjadi gaya hidup (life style), juga dianggap perlu ditata demi terus terwujudnya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas (Kamseltibcar Lantas) dan kenyamanan berkendara, serta memperindah situasi lalulintas di Kota Medan, khususnya pada jam dinas. Untuk itulah Satlantas Polrestabes Medan berencana untuk membuat peraturan tentang pembatasan penggunaan mobil pada jam dinas.

Kepada wartawan, Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP M Saleh, Kamis (16/11), mengatakan rancangan pembatasan beroperasionalnya mobil pada jam dinas itu sudah dipaparkan dan mendapat persetujuan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Sandy Nugroho. Untuk itu, pihaknya akan mempersiapkan konsep rancangan itu secara lebih rinci, untuk selanjutnya dapat dibahas dengan institusi dan instansi lain.

“Program ini untuk mengurai kemaetan serta meminimalisir masalah perparkiran, dengan membatasi penggunaan mobil khusus hanya pada jam dinas. Dalam pelaksanaan nantinya, dibutuhkan kemauan, keberanian serta komitmen para pejabat, menerbitkan kebijakan agar personil atau pegawainya tidak menggunakan mobil pada jam dinas. Sedangkan personil yang melaksanakan tugas, hanya menggunakan kendaraan dinas,” ujarnya.

Ditambahkan, dari paparan yang telah dilakukan sebelumnya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandy Nugroho menyatakan setuju pelaksanaan program itu. Berdasarkan persetujuan itu, katanya, dalam waktu dekat dia akan memaparkan program itu kepada Walikota Medan, Dzulmi Eldin serta para pejabat pemimpin instansi dan institusi pemerintah, BUMN dan BUMN lainnya.

Disebutkannya, setelah mendapat izin dari Walikota Medan, pembatasan penggunaan mobil pada jam dinas nantinya diberlakukan secara berjenjang, mulai dari instansi tertinggi di Sumut hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Sementara untuk institusi kepolisian, pembatasan itu diterapkan mulai dari Polda Sumut, hingga Polres dan Polsek sejajaran.

Selain menjaga keindahan di perkantoran, sebutnya, dengan program itu tak akan ada lagi kelangkaan lokasi parkir sehingga lebih mengutamakan masyarakat pemohon pengurusan izin atau yang membuat laporan kepada pihak kepolisian dan instansi pemerintahan.

Juga meminimalisir kemacetan disertai terwujudnya Kamseltibcar Lantas. Konsep ini juga dapat merubah budaya penggunaan mobil ke kantor sebagai gaya hidup, yang diduga dapat menimbulkan kesenjangan sosial di lingkungan Poldasu dan jajaran.

Beralihnya penggunaan sepedamotor dan angkutan umum sebagai sarana transportasi ke kantor, sebutnya, berdampak positif untuk menjaga situasi keamanan yang kondusif di masyarakat. Keberadaan personil Polri berseragam yang menggunakan sarana transportasi umum dan sepedamotor itu nantinya, secara tidak langsung akan berfungsi seperti personil yang berpatroli dalam skala massal.

“Nanti, tak akan banyak penggunaan mobil di lingkungan personil Polri dan instansi lainnya. Tak tertutup kemungkinan, saat ini tanpa disadari para perwira atau Bintara Polri dibebankan biaya bahan bakar mobil Rp300-Rp500 ribu perminggu. Sedangkan untuk penggunaan sepedamotor atau angkutan umum, beban bahan bakar atau ongkos diperkirakan hanya Rp50 ribu perminggu. Selain meningkatkan kesejahteraan bagi personil, bisa dibayangkan dengan adanya peralihan personil Polri berseragam menggunakan transportasi umum dan kereta, secara tak langsung tercipta ribuan “Personil Berpatroli” dari segala penjuru Kota Medan dan di setiap ruas jalan yang berpengaruh positif bagi situasi keamanan masyarakat,” jelasnya.

Disebutkan, pemberlakuan pembatasan penggunaan mobil pada jam dinas juga akan diterapkan di instansi-instansi swasta. Langkah selanjutnya, pihaknya akan melakukan memaparkan rencana itu kepada pimpinan dan pemangku kebijakan instansi tersebut, yang diharapkan berani membuat kebijakan memberlakukan program itu.

“Intinya, diharapkan ada kemauan, keberanian dan komitmen para pimpinan untuk menerapkan program itu, demi terwujudnya situasi lalu lintas Kota Medan yang lebih baik. Hal ini untuk mengatasi kesemerautan dan kemacetan lalu lintas akibat penggunaan mobil pada jam yang sama atau pada waktu tertentu yaitu pagi dan sore hari, meminimalisir Laka Lantas dan polusi udara, serta mengefisienkan waktu berkendara. Nanti akan disosialisasikan dengan para pimpinan dan pemangku kebijakan di instansi-instansi itu,” sebutnya.

Menurutnya, pembatasan penggunaan mobil itu akan sebanding dengan kesiapan pihaknya melayani membludaknya jumlah masyarakat pemohon pengurusan surat izin mengendarai (SIM) sepedamotor, yang didukung dan dipermudah dengan aplikasi Polisi Kita dan pelatihan berkendara setiap Hari Minggu di kawasan Car Free Day di Lapangan Merdeka. (sdc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *