Sumut Today

Pembangunan Jalan Di Kota Medan Terkesan Pilih Kasih, Ini Jawaban Kadis PU

SumutDaily | Medan ~ Pembangunan jalan di Kota Medan terkesan pilih kasih. Pasalnya, hanya beberapa ruas jalan saja yang tetap terlihat mulus, sementara di daerah pinggiran kota, kondisinya kupak-kapik.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Medan Irsal Fikri. Dia mengaku, heran melihat kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Medan. "Saya heran melihat Dinas PU, ruas jalan di inti kota seperti Jalan Sudirman, Diponegoro, seputaran Lapangan Merdeka begitu mulus. Kenapa di pinggiran kota seperti Jalan STM, Sakti Lubis, Alfalah terkesan tidak terjamah," bebernya.

Sementara itu anggota DPRD Medan lainnya Landen Marbun mengaku, kondisi jalan di Kota Medan masih banyak yang rusak meski anggaran untuk infrastruktur sudah dialokasikan sebesar Rp1 triliun lebih tahun ini. Sejatinya menurut dia, anggaran yang dikucurkan sebesar itu memang belum cukup bagi perbaikan seluruh ruas jalan tersebut.

"Untuk pekerjaan yang belum tercover di APBD 2017, saya pikir bisa dikerjakan secara swakelola. Dinas PU bisa memakai cara ini lagi ke depan, sehingga tidak ada lagi ruas jalan Kota Medan terlihat rusak, malu kita," katanya.

Ia contohkan seperti kondisi Jalan Sutomo yang tak kunjung tuntas dikerjakan. Menilik hal itu, dirinya merasa malu masih ada jalan kota yang kondisinya rusak parah. "Di Sutomo itu apa masalah? Kenapa jalannya hancur lebur. Di media sosial sangat banyak keluhan dan kritikan publik tentang kondisi jalan di Kota Medan. Ya minimal dilakukan dulu pengerasan agar pengendara tidak kesulitan melintas di situ," lanjutnya dalam pembahasan Pansus Ranperda PAPBD 2017 bersama Dinas PU Medan, Rabu (4/10/2017). "Jangan karena kerja perangkat daerahnya yang lambat, tapi wali kota yang mendapat caci maki," tambah Landen.

Dalam rapat itu sejumlah anggota pansus mempertanyakan beberapa ruas jalan yang belum tersentuh perbaikan, maupun tidak tuntas dilaksanakan. "Kalau bisa di Jalan Menteng VII itu dilakukan perbaikan juga, karena kondisinya sangat parah. Apa sebenarnya masalahnya?" tanya Parlaungan Simangunsong. 

Ia menyarankan, agar koordinasi Pemko Medan dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional dan Pemprov Sumut lebih ditingkatkan, sehingga penanganan ruas jalan yang rusak di wilayah Kota Medan cepat teratasi. "Masyarakat gak mau tahu itu kewenangan siapa. Mereka hanya itu jalan itu berada di Kota Medan," katanya. 

Menjawab itu, Khairul Syahnan mengatakan pekerjaan swakelola bisa saja dilakukan namun pihaknya terlebih dahulu harus memastikan pekerjaan itu tidak duplikat anggaran. "Makanya kami terus koordinasi di jalan-jalan yang statusnya bukan kewenangan Pemko Medan. Karena kita khawatir salah langkah apabila mengerjakannya," katanya.

Soal Jalan Sutomo, Syahnan menjelaskan kendala mereka ada pada loyalitas rekanan. Pihaknya berjanji, selain menegur akan mengancam si rekanan untuk menaikkan pemenang tender kedua. "Rekanan ini kalau tidak ditegur dan diancam seperti itu, pekerjaannya tidak benar. Setiap kami tanya jawabannya masih mencari material dan semen. Di situ juga kami mau buat rigid sampai ke arah Jalan Bambu," katanya.

Mengenai kondisi Jalan Menteng VII, pihaknya mengaku sudah menegur kontraktor bersangkutan. "Jawabannya juga sama, lagi sediakan material. Ada tiga kontraktor yang kita tegur termasuk pekerjaan di Menteng VII dan Sutomo itu. Itu yang masih kami tunggu, sebab kalau masuk lagi material kita di sana bisa jadi double anggaran. Sekarang ini yang lagi kami kerjakan jalan di Mukhtar Basri," katanya.

Syahnan juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ada membeda-bedakan pekerjaan baik itu di inti kota, ataupun di pinggiran Kota Medan. "Semua wilayah kami prioritaskan. Namun pekerjaan di inti kota memang lebih dulu dilakukan, sebab lebih gampang alat berat masuk ke sana. Beberapa memang belum dikerjakan, terkendala persediaan material dari rekanan," katanya. (sdc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *