Pendidikan

Cuma Dikasih Uang Makan, APSI Ancaman Walikota Medan

SumutDaily | Medan ~ Guru pengawas yang tergabung dalam Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia (APSI) Kota Medan mengultimatum Walikota Medan bakal menurunkan ratusan pengawas yang ada di Kota Medan untuk menuntut insentif yang dinilai tidak manusiawi, hanya sebesar Rp179 ribu perbulan.

“APSI Kota Medan yang merupakan ujung tombak suksesnya pendidikan di Kota Medan akan turun ke kantor Walikota Medan jika tidak ada perubahan insentif. Kita tunggu sampai awal Oktober ini. Kita akan turunkan massa banyak-banyak, dalam hal ini 205 pengawas, mulai guru pengawas TK, SMP SMA dan SMK,” tegas pengurus APSI Kota Medan Sri Panda usai bertemu DPRD Medan yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi anggota DPRD Medan lainnya, Roby Barus SE, Wong Chun Sen dan anggota APSI Medan lainnya, di ruang banggar, Senin (18/9/2017).

Dikatakan Sri Panda, adanya Perwal 2017 sebenarnya bertujuan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Medan yang sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan pendapatan ASN Kota Medan pula.

“Itulah tujuan Perwal sebenarnya dibuat oleh Walikota Medan. Hanya saja yang dikesalkan ini Perwal 2015 sedang berjalan. Tapi kenapa masih di tengah jalan insentif para pengawas dipotong bulan Juli 2017. Ini ada apa? Perwal itu minimal setengah tahun berjalan, semua pejabat itu pasti paham. Kenapa dipotong di tengah jalan, itu ada apanya, itu satu yang kita pertanyakan,” ujarnya.

Sementara Ketua Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia (APSI) Kota Medan Syafaruddin mengungkapkan, atas nama pengawas sekolah dirinya memperjuangkan aspirasi rekan-rekan pengawas Kota Medan dalam hal masalah Perwal No.44/2017 yang didalamnya telah menghapuskan insentif pengawas.

Dulu tahun 2011, Perwal No.3/2011 dan sampai dengan Perwal No.6/2015, pengawas sekolah masih mendapat insentif sebesar Rp1.250.000. Tapi dengan Perwal No.44/2017, insentif pengawas justru hilang. Hanya tinggal uang makan Rp179 ribu. ”Sampai saat ini rekan-rekan pengawas belum mau mengambil uang makan yang hanya sebesar Rp179 ribu itu, sebagai bentuk protes. Dan kami menuntut jauh lebih besar,” cetusnya.

Jika dibanding dengan beban kerja kami menurut Permen 21/2010, Permen PAN RB reformasi birokrasi, bahwa pengawas sekolah SD, SMP, SD saja dulu membina 10 sekolah dan 60 guru. Kemudian untuk SMP diawasi 7 sekolah dan 40 guru. Dan ini setara dengan eselon IV.

“Seharusnya kami mendapatkan insentif lebih besar dari yang dulu. Karena birokrasi yang sekarang menurut Perwal 44 ini jauh lebih besar termasuk Kepala Seksi sudah Rp7 juta,’ ujarnya lagi.

Selayaknya insentif pengawas itu lebih besar lagi, itu harapan kami. Karena jika dibanding dengan kenaikan yang Perwal 44 ini, kenaikan tunjangan TPP birokrasi, staf cukup besar, maka kawan-kawan menuntut lebih besar antara Rp4 sampai Rp6 juta. “Karena jabatan dan beban kerja kami setara dengan eselon IV,” cetusnya.

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Hasan Basri mengatakan bahwa seharusnya yang diberikan tunjangan itu adalah kami ini yang sudah sertifikasi. Karena sudah profesional, sudah kompeten, sudah mampu. Wajar, bukan yang tidak sertifikasi. Itu belum layak, itu menurut kepala dinas.

“Jadi kamipun menyahuti itu. Selain itu, beliau juga memperjuangkan kami untuk membuat nota dinas ke walikota. Kami terus berjalan, ini kami masukkan permohonan audiensi ke DPRD dan ke walikota, terserah, berbagai elemen dan lembaga ini dapat membantu menyahuti aspirasi kami,” cetusnya.

Menyahuti aspirasi para pengawas guru tersebut, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung minta waktu kepada para pengawas untuk berkomunikasi dengan  Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan dan Sekda Kota Medan guna mempertanyakan apa sebenarnya persoalan yang dihadapi para pengawas.

“Kami memang mendengar mereka sekarang sedang mereformasi ASN sehingga nanti tunjangan yang diperoleh berdasarkan kinerja. Itu yang kami dengar. Dan kami belum tahu detailnya seperti apa yang disampaikan oleh APSI kepada dewan. Beri waktu kami untuk mempertanyakan kepada disdik dan sekda. Nanti beberapa pengurus APSI tinggalkan nomor telepon agar kami nanti bisa menginformasikan. Hari ini juga, kami akan menyurati disdik dan sekda,” ujar politisi PDI Perjuangan ini. (sdc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *