Ekonomi

Perizinan di Sumut Hadapi Masalah Serius

SumutDaily | Medan ~ Perizinan di Sumatera Utara menghadapi masalah serius. Hal itu ditandai dengan banyaknya kasus hukum yang membelit oknum PNS terkait pengurusan perizinan.

Salah satu contoh terbaru adalah tertangkapnya seorang oknum PNS di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara oleh Tim Saber Pungli Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut.

Oknum PNS tersebut tertangkap tangan melakukan pungli atas perizinan. Saat ditangkap, barang bukti berupa uang tunai Rp. 8,5 juta dan sejumlah dokumen ikut diamankan. 

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mengatakan bahwa kasus tersebut semakin membuktikan bahwa terdapat masalah serius dalam proses pengurusan perizinan di Sumatera Utara.

"Dengan adanya ott itu membuktikan bahwa ada persoalan terhadap proses perizinan yang ada di Sumut," katanya saat menjadi salah satu pemateri dalam diskusi publik dengan tema "Polemik Perizinan di Sumatera Utara" yang digelar oleh  Badko HMI Sumut,  kemarin sore. 

Muhri menganggap, polemik perizinan tersebut tidak boleh dianggap remeh, baik untuk dirinya sebagai legislator maupun untuk Gubernur Sumatera Utara.

"Kita juga punya fungsi pengawasan untuk seluruh regulasi yang dijalankan Pemprovsu. Gubernur Sumut tidak boleh menganggap ini hal sepele, termasuk kami yang di legislatif," jelasnya.

Oleh karena itu, Muhri menegaskan, perlu dibentuk tim khusus untuk menganalisa dan mengevaluasi sistem perizinan di Sumatera Utara. 

"Harus segera dibentuk tim khusus yang akan menganalisa dan mengevaluasi regulasi terkait perizinan Sumut," demikian Muhri.

Pada kesempatan sama Ketua KNPI Sumut Sugiat Santoso mengatakan, Sumatera Utara menjadi salah satu daerah yang memiliki sistem pengurusan perizinan paling kompleks dan cenderung mempersulit pelaku usaha.

"Kalau ngurus perizinan, mungkin tinggal Sumut yang ribetnya minta ampun," katanya. 

Padahal, menurut Sugiat, semakin kompleks proses perizinan, maka semakin sulit untuk dipertanggungjawabkan. 
 
"Di daerah lain tidak sekompleks di Sumut, dan mudah dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Sugiat menilai bahwa polemik dalam perizinan di Sumut tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. 

"Kalau seperti itu, bagaimana tingkat perekonomian Sumut mau naik," ujarnya. 

Oleh karena itu, Sugiat menegaskan bahwa polemik perizinan di Sumut menjadi tugas seluruh pihak untuk membenahinya. 

"Ini menjadi tugas kita bersama. Saya apresiasi benar diskusi ini, diskusi ini akan membuka mata banyak pihak untuk ikut bertanggung jawab," tandasnya. (sdc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *