Ekonomi

Kredit Pertumbuhan Infrastruktur Meningkat 28 Persen

SumutDaily | Medan ~ Pembangunan infrastruktur sedang dilakukan secara besar-besaran oleh Pemerintah RI. Dalam sambutannya di rapat paripurna pembahasan Undang-Undang tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan, kebijakan dan alokasi di belanja negara dalam 2017 ini, tetap diarahkan mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Untuk kebutuhan infrastruktur hingga 2019, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 4.796 triliun dengan dana sebesar Rp 1.978,6 triliun atau 41,3 persen berasal dari APBN dan APBD. 
Kemudian, senilai Rp 1.066,2 triliun atau 22,2 persen dari BUMN, dan sebesar Rp 1.751,5 triliun atau 36,5 persen, berasal dari swasta dengan berbagai skema pendanaan.

Pemerintah mempercayai, peningkatan investasi dan daya saing tidak akan terwujud tanpa dukungan infrastruktur memadai, yang sekaligus merupakan amanat butir ke-6 Nawacita, yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bagsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Tak terkecuali di Sumatera Utara, yang dinilai pemerintah secara geografis memiliki posisi sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara bisa dikembangkan untuk hubungan internasional yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian wilayah-wilayah lain di Pulau Sumatera.

Regional Kredit Bisnis Developtment Bank Mandiri Medan, Lima Senina Bangun mengatakan, dari data yang dimiliki Bank Mandiri, kredit pertumbuhan pembanguna infrastruktur tumbuh secara year on year (yoy) meningkat sebesar 28 persen, di dalamnya ada infrastrukur.

Bank Mandiri pun berkontribusi lebih untuk menunjang pembangunan infrastruktur, dengan berbagai proyek strategis yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 

"Di sumut kan ada pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan KEK Seimangkei, pembangunan jalan tol Kualanamu-Medan-Binjai sampai Tebingtinggi," ujarnya dalam diskusi yang diadakan Medan Jurnalis Club, Kamis (24/8/2018).

Untuk pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi sepanjang 62 km, dibiayai dari sindikasi empat bank, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Sumut. 

"Jadi, dalam pembangunan tol ini peran perbankan sangat terlibat di dalamnya. Di sebuah jalan tol, ke depannya, tidak ada lagi main tunai. Mandiri pun punya E Money. Semua jalan tol akan diseragamkan pembayaran non tunai, pakai cashlesh," ungkapnya.

Terkait dengan pembangunan tol Medan-Binjai, sepanjang 16,7 km, lanjutnya, membutuhkan dana sebanyak Rp 1,6 triliun. Peran perbankan pun ada di dalamnya yang melakukan pembayaran langsung ke Utama Karya. 

Sedangkan, pembangunan Pelabuhan Kualatanjung yang menjadi hub internasional program tol laut. Bank Mandiri juga melakukan sindikasi dengan dua bank lainnya, yakni BRI dan BNI.

"Nanti ada 24 pelabuhan utama untuk bisa menopang tol laut di Indonesia. Proyek pembangunan di Kuala Tanjung ada sindikasi juga, Bank Mandiri, BRI dan BNI. Di sini porsi Mandiri Rp 731 miliar," jelasnya. 

Di kawasan ini, sambungnya, Bank Mandiri merespons untuk membuka kantor cabang di Kualatanjung. 

Dari sisi konstruksi, perbankan tidak pernah alergi. Sepanjang ada kontrak, maka bank tidak akan melakukan penolakan, dan pasti memproses. Diakuinya, memang ada beberapa kendala, jika kontrak agak terlambat, sedangkan kerja sudah mulai. 

"Ini perlu kolaborasi yang baik untuk pemberi kontrak agar dipercepat, dan dibawa ke lembaga keuangan untuk mendapat pembiayaan," jelasnya. 

Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Kontruksi Pemborong Indonesia (Askopindo), Efin Romulo Naibaho mengatakan, pelaku jasa konstruksi mengakui peran perbankan sangat sentral sekali bagi pelaku konstruksi. 

"Pembiayaan yang digunakan kontraktor, hampir 50 persen menggunakan jasa perbankan. Sepanjang kontrak yang ada, tidak ada perbankan yang menolak kredit pembiayaan infrastruktur. Sinergisitas perbankan dan kontraktor tidak ada masalah. 

Namun, diakuinya sejauh ini kesulitan dari pelaku konstruksi yaitu mendapatkan pekerjaan yang sulit. "Banyak pembangunan jalan, tapi memang susah mendapatkannya," katanya. (sdc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *