Hukum

Kasus Penyerobotan Lahan Milik Emeritus Bishop GMI, Polda Sumut Didesak Segera Tetapkan Tersangka

SumutDaily | Medan ~ Kasus dugaan pemalsuan dokumen yang berujung pada penyerobotan lahan milik emeritus Bishop Gereja Methodist Indonesia (GMI), RPM Tambunan seluas 690 meter persegi di Jalan Bunga Rinte, Kecamatan Medan Selayang, sudah memasuki babak baru.

Orang nomor satu di Polda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw bahkan memberi perhatian serius dalam penanganan kasus ini. Paulus secara tegas menyatakan, kasus itu tidak boleh dihentikan (SP3) dan harus ditindaklanjuti. Bahkan, mantan Wakabaintelkam Mabes Polri itu, secara blak-blakan meminta agar penyidik kasus tersebut, Kompol Winter Simanjuntak untuk diganti atau dicopot.

Menyikapi hal itu, Kesatria Tarigan, kuasa hukum RPM Tambunan mengatakan, jajaran pejabat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut sebaiknya harus segera menjalankan perintah tersebut. 

"Kapolda Sumut, Bapak Irjen Paulus Waterpauw sudah memerintahkan, kasus ini tidak boleh dihentikan dan harus segera dituntaskan. Makanya kita mendesak, supaya jangan lagi berlama-lama dalam menuntaskan kasus ini. Termasuk pula, perintah agar penyidik kasus ini untuk diganti atau dicopot, itu juga harusnya segera dilakukan. Supaya penanganan kasus ini lebih profesional," tegasnya via seluler, Minggu (13/8/2017) petang.

Sementara kuasa hukum RPM Tambunan lainnya, Rinto Maha menegaskan, 3 orang terlapor dalam kasus itu, Teguh Kaban, diduga mafia tanah, kemudian Momon Perangin-angin, kepala lingkungan (kepling) setempat dan Arman Perangin-angin, berpeluang menjadi tersangka.

Hal ini setidaknya, tertera dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Ditreskrimsus Polda Sumut yang dikirim ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) No.B/314/VI/2017/Ditreskrimum tanggal 14 Juni 2017.

"Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada 2, kasus itu dihentikan atau SP3 atau ada penetapan tersangka. Ini sudah ada SPDP, artinya kasus ini sudah meningkat dari penyelidikan ke penyidikan. Setelah itu, maka akan ada penetapan tersangka. Kita mendesak itu, karena kasus ini sudah lama, sudah 1 tahun," timpalnya.

Dia juga menambahkan, ada hal aneh yang dikemukakan Teguh Kaban, terduga mafia tanah yang menjual lahan milik RPM Tambunan tersebut pada gelar perkara yang dilakukan di Aula Lantai 2, Gedung Ditreskrimum Polda Sumut, Rabu (9/8/2017) kemarin.

"Jadi Teguh Kaban bilang gini, dia merasa jadi korban. Katanya, dia beli sama si Tumiar bodong itu, waktu itu Tumiar bodong itu turun dari becak ketemu di jalan. Terus, besoknya dibawa ke kantor lurah setempat dan di situ langsung pembayarannya. Jual tanah macam jual kacang goreng," kata Rinto Maha menirukan ucapan Teguh Kaban. 

Diberitakan sebelumnya, RPM Tambunan beserta kuasa hukumnya, Rinto Maha dan Kesatria Tarigan menemui langsung Irjen Pol Paulus Waterpauw di ruang kerjanya, Kamis (10/8) lalu.

Dalam pertemuan itu, Rinto Maha menjelaskan duduk perkara kasus tersebut sambil menunjukkan barang bukti yang mereka miliki. "Jadi ini kloning pak, ini bukti-buktinya. Dan arahnya dari hasil gelar perkara, Rabu (9/8), sepertinya akan di-SP3-kan. Dan ini kasusnya sudah 1 tahun," ungkap Rinto Maha.

Mendengar itu, Paulus langsung bereaksi. "Kok berani benar orang ini buat surat model begini? Kok berani banget mereka (penyidik) seperti ini? Tidak bisa ini SP3. Kalau tidak, dicopot saja penyidik (Kompol Winter Simanjuntak)-nya atau digantilah," kata Paulus memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Nurfallah yang saat itu mendampinginya.

Mendapat perintah dari atasannya, Nurfallah tak berani membantah. "Siap, siap!" jawab Nurfallah.

Seusai pertemuan, RPM Tambunan menyatakan apresiasinya terhadap ketegasan Kapolda Sumut, Paulus Waterpauw. "Saya sebagai korban, mengapresiasi sikap adil yang diberikan Kapolda Sumut. Saya berharap, agar kasus ini bisa terang benderang. Karena saya ini sebagai korban," tuturnya.

Kasus ini sendiri bermula, ketika Camat Medan Tuntungan, Gelora Ginting menerbitkan Surat Keterangan (SK) Camat atas tanah yang sudah bersertifikat milik Ir Tumiar Sianturi, almarhum istri RPM Tambunan. Kemudian ada komplotan yang mengklaim tanah tersebut.

Untuk menguatkan kepemilikan tanah seluas 690 meter persegi itu, mafia tanah tersebut lantas membuat SK Camat dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama Tumiar, berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, pihak Kecamatan Medan Tuntungan pun mengeluarkan SK Camat Tuntungan No.260/LEG/MTT/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

"Jadi, tanah itu sudah kami beli dan tempati selama puluhan tahun dan sudah ada Surat Hak Milik (SHM) No.3 tahun 1982 dan No.5 tahun 1982 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan. Masak ada SK Camat lagi yang terbit di tanah kami itu. Dan sekarang tanah itu sudah dijual lagi sama mafia tanah ke oknum berpangkat letnal kolonel (letkol) di Kodam (RS)," sebut RPM Tambunan beberapa waktu lalu. (sdc)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *