Hukum

Lelang 26 Proyek Bina Marga Sumut Sarat KKN

Sumutdaily | Medan ~ Banyaknya ketimpangan dalam pelaksanaan tender 26 proyek di Dinas Bina Marga Sumut, mengindikasikan ketidakbecusan panitia lelang. Kuat dugaan, pemenang tender telah ditentukan sebelum proses tender proyek berjalan. 

Indikas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penentuan pemenang lelang dan tender 26 proyek jalan TA 2017 di Dinas Bina Marga Sumut itu, terlihat dari proses pelelangan yang dilaksanakan Pokja 023 PK (Jendri Simom Napitupulu) dan Pokja 024 PK, serta Pokja 025 PK. 

Salah satu bukti KKN di proses lelang itu, salah seorang peserta lelang yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, Senin (31/7), menyebutkan dia digugurkan Pokja 023 PK tanpa alasan jelas berdasarkan dokumen lelang yang ada. Dan saat pengguguran itu disanggahnya, Pokja malah memberikan jawaban yang subtansinya sangat berbeda dengan sanggahan peserta lelang. 

"Bagaimana  sanggahan yang kita berikan atas digugurkannya perusahaan kita, dijawab dengan subtansi yang berbeda oleh Pokja," keluh salah seorang kontraktor tersebut. 

Ditambahkannya lagi, semakin menguatnya dugaan adanya permainan dalam proses lelang tersebut, yakni proses klarifikasi lelang dilaksanakan pada masa cuti bersama alias hari libur bersama secara nasional. "Tanggal 23 Juni lalu, kita diminta untuk klarifikasi dokumen lelang. Padahal saat itu sudah merupakan cuti bersama nasional," sebutnya.

Hal aneh lain yang menjadi pertanyaannya dan para peserta lelang lainnya, yakni dukungan dari asphalt distributor (aspal  jadi) dan aspal yang dikerjakan di lapangan, salah satunya  dari PT Karya Murni Perkasa diduga tidak mampu menyediakan aspal dalam pelaksanaan pekerjaan 26  proyek tersebut. 

Sementara itu, pemerhati layanan jasa dan konstruksi pemerintahan di Sumut, W Utama menegaskan, sudah saatnya aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memproses dugaan KKN pada pelaksanaan lelang 26 proyek jalan di Dinas Bina Marga Sumut tersebut. 

"Indikasi kerugian negara sudah ada, mengapa aparat keamanan seperti polisi, kejaksaan dan KPK tidak melakukan pengusutan guna langkah pencegahan. Apa mesti menunggu terjadinya kerugian negara yang lebih besar baru mengambil tindakan tegas," ujarnya. Apalagi, sebut W Utama, Gubsu Erry Nuradi sendiri sudah mengakui ada ratusan kilometer jalan di Sumut mengalami kerusakan. Kondisi tersebut, katanya, patut diduga berhubungan dengan kinerja bidang pemeliharaan jalan di Bina Marga Sumut yang terkesan tidak bekerja secara maksimal.  

"Tak ada pilihan lain, menbatalkan proses lelang tender 26 jalan di Dinas Bina Marga Sumut,  selain KKN kita dengar pemenang telah ditentukan sebelumnya oleh RN yang menjadi kadis bayangan di Bina Marga," paparnya.

Sayangnya, panitia lelang 26 paket proyek tersebut tak berada di tempat saat akan dikonfirmasi wartawan. Begitu juga dengan Pokja 023 Jendri Simon Napitupulu dan Kabid Pemeliharaan Bina Marga Sumut, Ridwan Nasution, tidak berhasil ditemui. (ari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *