Peristiwa

Dukung Program 1 Juta Rumah, PTPN II Mulai Lakukan Pembersihan Lahan

Sumutdaily | Medan ~ Pihak PTPN II mulai membersihkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) mereka untuk pembangunan perumahan terintegrasi di Desa Simalingkar Bekala, Kecamatan Pancurbatu, Deliserdang. 

Dari total 854,26 hektar lahan yang masuk dalam HGU 171, yang dibersihkan masih sekitar 50 hektar. Dan pembersihan itu merupakan tahap pertama.
Kepada wartawan, Kamis (20/7), kuasa hukum PTPN II, Sastra, SH, MKn turut meninjau proses pembersihan lahan tersebut, Rabu (19/7) kemarin. 

Dijelaskannya, pembersihan tersebut terkait dengan dukungan untuk percepatan program 1 juta rumah murah bagi rakyat yang digagas presiden Joko Widodo.

"Ini mulai dibersihkan karena sebelumnya sempat tidak terurus. Pembangunan perumahan ini nantinya dilaksanakan atas kerjasama PTPN II dengan Perum Perumnas," katanya.

Dia menjelaskan, proyek pembangunan perumahan tersebut menjadi bagian dari master plan pembangunan kota mandiri yang terintegrasi dirancang oleh kedua perusahaan berstatus BUMN tersebut. Pemilihan areal tersebut dinilai strategis, mengingat sejumlah instansi lain akan melakukan pembangunan dikawasan tersebut.

"Ada infrastruktur pendukung kota mandiri disana dibangun oleh lintas kementrian. Rel kereta api, universitas, rumah sakit, clean industry, pusat bisnis, dan lainnya. Meskipun yang mengerjakan itu bukan dari kemitraan PTPN II dan Perum Perumnas, namun diharapkan ini akan saling mendukung master plan sebagai kota yang terintegrasi," ujarnya.

Menurut Sastra, proses penyiapan lahan yang mereka lakukan ini menjadi bentuk kesungguhan dari kedua perusahaan plat merah tersebut untuk menjalankan amanah pemegang saham yang dalam hal ini adalah pemerintah. Mereka berharap, nantinya program ini akan mendapat dukungan dari masyarakat. "Kita tentu tidak ingin program pemerintah mendapat hambatan," ujarnya.

Untuk diketahui, saat proses pembersihan dilakukan, sekelompok masyarakat yang menyebut lahan tersebut sebagai tanah ulayat masyarakat adat melakukan protes. 
Terkait hal itu, kata Sastra, pihak PTPN II sendiri sangat terbuka untuk saling berdiskusi guna membuktikan hal tersebut. Sebab, dari HGU yang mereka miliki, lahan yang sedang dikerjakan merupakan lahan di dalam status HGU yang masa berlakunya sampai tahun 2034.

"Kami siap diuji mengenai hal ini. Termasuk dengan mengklarifikasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku institusi yang mengeluarkan HGU. Kami tetap terbuka, karena pendekatan yang terbaik dalam hal seperti ini adalah pendekatan hukum. Artinya mari kita buktikan keabsahan kepemilikan sesuai dokumen yang ada," ungkapnya. (ari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *