Politik

Gubsu Paparkan Kondisi Sumut di Hadapan Jemaat HKBP Pearaja Tarutung

Sumutdaily.com | Tarutung ~ Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry  Nuradi memaparkan tentang kondisi Sumatera Utara (Sumut) kepada Ompu Ephorus HKBP Pdt Dr Darwin Lumban Tobing dan para jemaat HKBP di kantor Pusat Pearaja Tarutung, Selasa (23/05/2017).

Di hadapan Ephorus, Gubsu memaparkan kondisi keuangan Pemprovsu, sekarang ini berkomitmen menyelesaikan kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/kota pada tahun 2017. "Untuk tahun anggaran 2016, Pemprovsu mengalokasikan Rp800 miliar untuk membayar cicilan kurang bayar DBH," terang Gubsu.

Gubstu mengatakan, sebagaimana rekomendasi audit BPK, kewajiban pertama Pemprovsu adalah membayar kekurangan bayar DBH yang pada tahun 2014 jumlahnya mencapai Rp2,3 triliun. "Pada tahun 2015 kita bayar sepertiga, tahun ini sepertiga, dan Insyaallah sepertiga sisanya lunas tahun 2017," ujar Erry. 

Gubsu juga menyebutkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2016 senilai Rp9,9 triliun sebenarnya sangat terbatas untuk program-program pembangunan. Dari jumlah tersebut hanya Rp3 triliun saja yang dialokasikan untuk belanja program pembangunan. "Sebagian besar hanya numpang lewat," tutur Gubsu.

Gubsu merinci, Rp7 triliun atau sekitar 70% dari total APBD yang numpang lewat itu di antaranya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp3 triliun yang langsung masuk ke rekening sekolah. Selanjutnya, dana bagi hasil pajak yang harus dibagikan ke kabupaten/kota se-Sumut yang tahun 2016 mencapai  Rp1,5 triliun.Jumlah tersebut harus ditambah cicilan kurang bayar DBH tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp800 miliar, sehingga total Rp2,3 triliun.  

"Selain itu, ada alokasi gaji pegawai Rp1,5 triliun, sehingga total hampir sekitar Rp7 triliun adalah anggaran yang hanya numpang lewat. Sisanya sekira  Rp3,1 triliun untuk belanja program pembangunan," ujar Erry. 

Dari Rp3,1 triliun tersebut, Gubsu menyebutkan, Pemprovsu mengalokasikan belanja modal atau belanja pembangunan hanya Rp1,7 triliun. "Jadi sebenarnya APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu sangat terbatas. Kita masih punya beban melunasi hutang-hutang masa lalu," sebutnya.

Terkait akan keberadaan kondisi daerah Sumut soal keuangan  dan pembangunannya, Ompu Ephorus akan membawanya dalam doa umat Kristiani. "Seperti keyakinan kami mengatakan seluruh bangsa harus tunduk kepada pemerintah dan itu ada tertulis di Kitab Rasul Paulus," ungkap Ompu Ephorus.

Selain pemahaman tentang kekuasaan, Ompu Ephorus mengatakan bahwa seluruh rakyat atau masyarakat di Sumut harus tunduk kepada pemerintah termasuk dalam hal pembayaran pajak. Oleh karenanya pemahaman kekuasaan seorang Kristen sepenuhnya ada di tangan Tuhan Allah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *