Sumut Today

Rekomendasi Pansus LKPJ Bisa Dijadikan Pertimbangan DPRD Menggunakan Hak Angket

Sumutdaily | Jakarta ~ Kunjungan kerja Pansus LKPJ Gubernur provinsi Sumatera Utara akhir tahun 2016, dari DPRD provinsi Sumatera Utara, ke Kementerian Dalam Negeri, Selasa (9/5/2017) di Jakarta, diterima oleh Andi Bataralifu, Kasubdit Wilayah 1 Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri. 

Rapat konsultasi yang dipimpin ketua Pansus LKPJ Gubernur provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, menyoal berbagai hal yang berkembang di Sumatera Utara, salah satunya soal kekuatan rekomendasi Pansus LKPJ kepada pemerintah daerah. 

Menurut keterangan dari pihak kementerian dalam negeri, melalui ketua pansus LKPJ Gubernur provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, dikatakan, bahwa rekomendasi Pansus LKPJ sesungguhnya memiliki kekuatan dan memiliki pengaruh yang tidak kecil, yang diatur didalam UU Nomor 23 tahun 2014, juga PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2016. 

Kekuatan rekomendasi tersebut  di atas, salah satunya ketika rekomendasi Pansus LKPJ menemukan penyalahgunaan wewenang maupun penyalahgunaan anggaran maka, rekomendasi tersebut bisa menjadi dasar bagi DPRD untuk menggunakan hak politik yang dimiliki seperti hak angket maupun hak politik lainnya yang diatur UU/PP atau tata tertib DPRD, untuk disampaikan kepada pemerintah daerah melalui kepala daerahnya baik Bupati/Walikota/Gubernur. 

Muhri Fauzi Hafiz, menambahkan kembali, bahkan, jika terjadi penyalahgunaan anggaran didalam LKPJ yang disampaikan, rekomendasi Pansus LKPJ tersebut dapat menjadi bahan permohonan DPRD, untuk meminta lembaga BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), sehingga penyalahgunaan anggaran bisa ditetapkan dalam aturan  yang tepat sesuai hukum yang berlaku dan diketahui jumlah kerugian negara yang terjadi.

Maka, rekomendasi yang dihasilkan oleh pansus LKPJ kepala daerah benar-benar memiliki kekuatan yang besar jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi perbaikan pembangunan daerah. 

Rapat konsultasi yang juga dihadiri oleh ketua DPRD provinsi Sumatera Utara, Wagirin Arman, dan anggota DPRD lainnya seperti, Yulizar Parlagutan Lubis, Aduhot Simamora, Parlin Syah Harahap, Ruben Tarigan, Burhanuddin Siregar, Analizman Zalukhu, Baskami Ginting, Donald, Leonard Sam, Soni Firdaus, M Hafez, Muchrid Nasution, Doli Siregar, Sarma Hutajulu, Inge Nasution, Tia Isa Ritonga, Helmiati, Jenny Berutu, bersama dengan staf, diakhiri dengan melanjutkan kunjungan ke DPRD provinsi Banten terkait LKPJ Gubernur. (Ril/Buya Soraya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *