Ekonomi

APBD 2016 Telat Disahkan, Pansus LKPJ 2016 Sebut Pemprovsu Langgar Perda RPJMD

Sumutdaily | Medan ~ Salah satu indikator kinerja utama (IKU) yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk mewujudkan misi membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good governance dan good goverment) adalah APBD dan APBD-Perubahan tepat waktu. Ketentuan itu tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut tahun 2013-2018.

Pada tahun 2016, IKU tidak tercapai, sehingga tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mendapatkan dana insentif daerah. 

Ketua pansus LKPJ Gubernur Sumatera Utara akhir tahun 2016, Muhri Fauzi Hafiz mengatakan, dana insentif daerah yang tidak didapat tersebut sebagai bukti bahwa target sasaran 2016 yang diamanatkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD telah dilanggar. Pelanggaran ini dalam bentuk pengesahan APBD dan APBD-Perubahannya yang tidak tepat waktu. Padahal jika mengacu pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2015 semua tahapan dan urutan pengusulan sudah ditetapkan dan jika dipatuhi bisa tercapai dengan tepat waktu.

Muhri Fauzi Hafiz menduga semangat reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di jajaran Pemprovsu hanya sekedar slogan dan "asal bapak senang," saja. 

"Saya pikir, slogan saja itu, hanya untuk supaya baik dipandang Gubernur atau atasan sehingga reformasi birokrasi agar APBD tepat waktu disahkan, tidak diikuti tindakan nyata," ujar Muhri Fauzi Hafiz. 

Selain itu, gagalnya Pemprovsu mendapatkan dana insentif daerah tahun 2017, akibat pengesahan APBD tahun 2016 yang terlambat, membuktikan bahwa kepala biro keuangan selaku sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah masa itu berkinerja buruk, karena tidak mampu menyambut semangat baru reformasi birokrasi sesuai amanat Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD, untuk pengesahan APBD dan APBD-Perubahannya tepat waktu. 

"Seharusnya kepala biro keuangan saat itu mendapat sanksi atau peringatan dari Gubernur Sumatera Utara H Tengku Erry Nuradi, sebagai bukti kesungguhan implementasi Perda RPJMD tersebut dan keteladanan yang baik," ujar anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi partai Demokrat kepada wartawan, Kamis 28/4. (buya soraya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *