Kesehatan

Akreditasi 8 Puskesmas Asahan Terancam Gagal

Sumutdaily | Asahan ~ Delapan Puskesmas di Asahan sedang dalam persiapan akreditasi. Sayangnya persyaratan yang dibutuhkan belum terpenuhi, sehingga rencana akreditas terancam gagal.

Hal itu dikatakan tim akreditasi yang dipimpin Dr Tuti Rahayu Bancin dalam Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) di Aula Kantor Camat Kisaran Barat, Asahan, Sumatera Utara, Kamis (22/2/2017).

Tuti yang juga kepala Puskesmas Sidodadi, Kecamatan Kisaran Barat mengatakan, tujuan musyawarah ini untuk persiapan Puskesmas terakreditasi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan Puskesmas yang lebih baik.

Masih kata Tuti dari 29 Puskesmas yang ada di Asahan 8 Puskesmas dalam persiapan Akreditasi. Ke-8 Puskesmas itu masing-masing Puskesmas Gambir Baru, Puskesmas Sidodadi, Puskesmas Pulau Rakyat, Puskesmas Aek Songsongan, Puskesmas Bandar Pasir Mandoge, Puskesmas Aekloba, Puskesmas Aek Songsongan, dan Puskesmas Aek Ledong. Saat disinggung masalah izin operasional Tuti menjelaskan,
Puskesmas Sidodadi, Kecamatan Kisaran Barat telah memiliki izin operasional dan dalam proses akreditasi.

Di tempat terpisah Surveyor Akreditasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Ibnu Yazid Shabri menuturkan, akreditasi merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, bahwa setiap satu Kecamatan harus memiliki 1 Puskesmas yang terakreditasi. “Tujuan pengaturan akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat, meningkatkan kinerja Puskesmas serta memberikan perlindungan kepada sumberdaya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungan,” katanya.

Selain itu, Yazid menuturkan, bahwa sesuai dengan pasal 26 Bab V tentang Perizinan dan Registrasi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Rebitalisasi Puskesmas Melalui Integrasi Program, menyatakan, bahwa setiap Puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. “Untuk itu diperlukan komitmen yang konkret dari Dinkes, sehingga dapat mempersiapkan seluruh persyaratan untuk memenuhi standar akreditasi,” tandasnya

Masih kata Yazid, seluruh Puskesmas di Asahan hingga kini belum memiliki izin operasional. Selain belum memliki izin operasional, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu juga belum memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UPL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL). Akibatnya, rencana akreditasi tahap awal 8 Puskesmas yang diprogramkan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan pada tahun 2017 terancam gagal.

“Seluruh Puskesmas kita, belum memiliki izin operasional, termasuk belum memiliki dokumen UPL-UKL. Padahal, Izin Operasional dan dokumen UPL – UKL adalah bahagian dari persyaratan Akredditasi FKTP. Jika, tidak ada, maka program akreditasi 8 Puskesmas yang dicanangkan pada tahun 2017 terancam gagal,” kata Yazid. (Azhar Nasution)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *