Sumut Today

Gojek dan Betor Bentrok, Gubernur Beri Imbauan Ini

Sumutdaily | MEDAN – Bentrokan yang terjadi antara sejumlah penarik becak dan driver angkutan umum berbasis online di Kota Medan mendapat tanggapan dari Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi.

Erry mengimbau semua pihak untuk menahan diri.
“Saya harap semua bisa menjaga emosionalnya. Jangan terpancing dengan hal-hal yang membuat perpecahan di antara kita,” ujar Erry di Aula Martabe Lantai II Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Rabu (22/2/2017).

Menurut Erry, izin operasional angkutan umum diterbitkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Oleh sebab itu, Pemprov Sumut tidak mengetahui perihal izin angkutan umum berbasis online tersebut.
“Izinnya itu berada di pemerintah kabupaten dan kota. Coba ditanya kepada dinas perhubungan kabupaten dan kota ya,” ujarnya.

Pernyataan Erry dibenarkan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Sumut Anthony Siahaan. Kata Antony, persoalan izin kepada angkutan umum berbasis online itu bukan kewenangan pihaknya.

“Itu di bawah pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.
“Izinnya itu berada di pemerintah kabupaten dan kota. Coba ditanya kepada dinas perhubungan kabupaten dan kota ya,” ujarnya.

Pernyataan Erry dibenarkan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Sumut Anthony Siahaan. Kata Antony, persoalan izin kepada angkutan umum berbasis online itu bukan kewenangan pihaknya.

“Bayangkan kami pulang hanya bawa uang Rp 20 Ribu sudah beberapa hari ini. Bisa makan apa kami dengan uang itu? Kami juga punya anak yang ingin kami sekolahkan,” ujar Izal.

Menurut Izal, becak merupakan angkutan umum yang telah menjadi icon di Kota Medan. Namun, menurutnya, kehadiran angkutan umum berbasis online justru berpotensi mengancam keberadaan becak.

Pimpinan Aksi Johan Merdeka menambahkan bahwa angkutan berbasis online bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

“Di situ jelas diatur bahwa ketentuan angkutan umum adalah harus minimal beroda tiga berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggara angkutan umum. Apalagi angkutan berbasis online itu menggunakan kenderaan berpelat hitam dan leluasa beroperasi,” ujar Johan.

Pada aksi itu, para penarik becak menyebut bakal terjadi pertumpahan darah bila tuntutan mereka tidak kunjung dipenuhi Pemko Medan.

“Kami bukan mengancam, tapi Medan akan berdarah-darah kalau tuntutan kami tidak dipenuhi. Kami sampaikan saja di sejumlah tempat sudah terjadi bentrok dengan Gojek,” ujar Johan.

“Itu di bawah pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *