Ekonomi

Terkait Harga Kios, Komisi D DPRD Medan akan Panggil Kepala Pasar Kemiri

Sumutdaily | Medan ~ Komisi D DPRD Kota Medan melakukan kunjungan kerja ke pasar Kemiri Medan, Senin (20/2/207). Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C, Boido HK Panjaitan, SH, bersama Dame Duma Hutagalung dari Fraksi Gerindra, Zulkifli Lubis dari partai PPP dan Mulia Asli Rambe (Bayek) dari Partai Golkar.

Kedatangan wakil rakyat Kota Medan tersebut untuk mendengar langsung keluhan para pedagang yang ada di Pasar Kemiri mengenai biaya lapak jualan (kos) yang dibandrol oleh pihak pengembang (pihak ketiga) sebesar Rp 12.5 juta perkios. Menurut para pedagang, nilai ini sangat tidak wajar, karena kondisi kios yang telah dibangun masih tidak layak.

“Kami bukannya tidak mau untuk membayar uang kios yang dibandrol sebesar Rp.12,5 juta/ orang per kiosnya, namun bapak boleh lihat sendirilah kondisinya. Apakah pantas dengan biaya sebesar Rp.12,5 juta yang kami bayar sementara kondisi kiosnya setelah dibangun, masih seperti ini. Lagian ukuran lapak jualan kami berbeda dengan surat yang ada sama kami. Dulu katanya mau di cor semen, nyatanya hanya dibuat keramik yang gampang pecah. Sejak awal komitmen dari pengembang dengan kami para pedagang juga tidak ada tiba-tiba langsung main bangun aja. Apa dasar mereka(pengembang-red) mematok harga sebesar Rp.12,5 juta kepada kami,” ujar Yetti Sitanggang.

Pedagang kelapa ini menambahkan lagi, bahwa pembangunan Pasar Kemiri saat itu tidak memiliki izin dan tidak ada kesepakatan dari pedagang. “Di sini semua pembangunannya tidak benar, kami meminta kepada Bapak Boido Panjaitan dan Komisi D DPRD Medan untuk meninjau ulang pembangunan pasar ini, karena kami menilai pembangunannya diduga asal jadi,” ketusnya.

Mendengar keluhan para pedagang tersebut, Boido HK Panjaitan mengatakan jika memang tidak ada izin kenapa pembangunan tetap berjalan. “Dulu sudah kita bilang untuk distop, namun kenapa pembangunan tetap dilakukan. Kami juga ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu pedagang sekalian mau membayar jika pembangunannya dilanjutkan?, karena sebagai pedagang yang baik pastilah tidak mau jika tidak membayar kios, apalagi untuk dibuat usaha,” terang politisi dari Partai PDI Perjuangan tersebut.

Saat Ketua Komis C ini juga mempertanyakan keluhan para pedagang Pasar Kemiri langsung kepada Plt. Kepala Pasar Kemiri, Suwito, SE terkait permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang. Plt Kepala Pasar tersebut mengakuinya dan tidak bisa berbuat apa-apa.

“Selaku Plt Pasar Kemiri, memang ada kami mendapat laporan bahwa para pedagang yang berjualan di Pasar Kemiri sebagian ada yang tidak mau membayar sewa kios sebesar Rp.12,5 juta karena menurut para pedagang, kios yang telah dibangun terebut masih tidak layak dan diduga asal jadi,” kata Suwito.

Sementara itu, Dame Duma Sari Hutagalung dari Fraksi Gerindra mempertanyakan masalah Surat Perintah Kerja yang dipegang oleh pengembang saat melakukan pembangunan kios saat itu. “Kalau memang tidak ada kesepakatan, kenapa bisa pengembang langsung membangun kios, kan bisa dilihat SPKnya dari siapa,” ujar Duma Sari.

Selanjutnya, Komisi D DPRD Medan ini menjelaskan akan menjadwalkan pemanggilan kepada Kepala Pasar Kemiri, Senin depan (27/2/2017), untuk mendengarkan penjelasan langsung yang konkrit terkait permasalahan di Pasar Kemiri tersebut.

“Kami komisi D, akan menjadwalkan pemanggilan secara resmi Kepala Pasar Kemiri untuk mendengarkan langsung permasalahan yang sebenarnya, sehingga kami dapat mengetahui duduk permasalahannya. Intinya kedatangan kami hari ini, untuk mendengarkan langsung dari para pedagang terkait laporan yang kami terima,” Kata Boido.

Terpisah, Kepala Cabang I PD Pasar Kota Medan, Muksin Lubis, SH saat ditemui wartawan di Pasar Kemiri mengatakan, akan mencarikan solusinya buat para pedagang. “Kami akan mencari solusi yang terbaik bagi para pedagang. Karena sepengetahuan kami saat itu, pengembang tidak ada memberikan sket gambarnya dan bagaimana sistem kerjasama yang mereka lakukan dengan para pedagang saat itu. Kalau saja ada kerjasama membangun kepada kami, maka kami ada dasar untuk menangih sewa kios kepada pedagang. Saat ini hanya sebagian saja pedagang yang mau membayar kios, sebagian lagi tidak mau karena ada kesepakatan,” katanya. (sdc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *