Hukum

Sidang Sengketa Pajak APU PT Inalum Akan Masuk Tahap Akhir

Sumutdaily | Medan ~ Sidang lanjutan pengajuan banding perkara sengketa pajak air permukaan (APU) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), kembali digelar di pengadilan pajak Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Pemprovsu diwakili oleh kepala biro hukum, Sulaiman dan kepala bidang APU Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Rita Mestika, didampingi Riswan dan staf Pemprovsu.

Dalam sidang yang berlangsung, Sulaiman menyebutkan bahwa sudah menyampaikan jawaban-jawaban dalam sidang yang berlangsung sebelumnya, terkait perkara.

Sementara itu Riswan menambahkan, bahwa PT Inalum mengambil 4 titik air yang mengalir pada titik pertama di sungai Asahan untuk PLTA, peruntukannya dari izin yang dimiliki tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Sedangkan pada titik lainnya tenaga listrik dijual ke PLN untuk pelayanan publik. Pada titik Sungai Tanjung untuk air industri dan titik Sungai Sipare-pare untuk kebutuhan air bersih di perumahan karyawan.

Selaku pihak terbanding, Pemprovsu melalui Rita Mestika juga menguatkan alasan bahwa, sebelum Pemprovsu menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), proses awalnya dilakukan peninjauan oleh Dinas Pertambangan, Dinas Perizinan Terpadu dan Dinas Pendapatan untuk persoalan pemanfaatan airnya. Rita Mestika menegaskan bahwa Pemprovsu juga pernah menawarkan ke PT Inalum supaya menjual hasil PLTA-nya kepada PT PLN, namun, tidak dilakukan.

PT Inalum menyebutkan, bahwa karena yang digunakan untuk industri adalah listriknya sehingga penerapan SKPD tidak sesuai, sebab penetapan tarif objek pajak adalah airnya, soal kubikasi dan meteran kwh dalam penggunaan air.

Selain itu, PT Inalum mengakui bahwa izin industri yang dimiliki dikeluarkan oleh BKPM.
Terkait pertanyaan majelis hakim apakah PT Inalum sudah mendapatkan izin terkait tentang penggunaan Sungai Asahan atas airnya untuk pengadaan listrik oleh PT Inalum baik untuk keperluan sendiri maupun PLTA diakuinya akan mengecek terkait izin dari pihak terkait untuk pemanfaatan air tersebut.

Dalam sidang yang diketuai oleh hakim ketua Drs Bambang Basuki, MA. MPA menyebutkan, bahwa pada sidang selanjutnya kedua belah pihak membuat closing statement, untuk segera berlanjut pada pengambilan keputusan.

Majelis halim dalam persidangan ini mengadili penerapan peraturan bukan substansi aturan seperti perda atau pergub.

Menurut anggota komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, jalannya persidangan sengketa pajak ini berjalan lambat. Padahal semua persoalan sudah jelas duduk perkaranya. Semestinya, proses sidang ini bisa segera berakhir dengan putusan memenangkan pihak Pemprovsu. Sebab, bahan, data dan fakta hukum yang ada sudah kuat dan jelas. Apapun hasilnya kedua belah pihak harus bisa menerima dan mematuhi.

Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat ini sebagai bukti dukungan kalangan masyarakat Sumatera Utara diketahui setiap proses persidangan komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara hadir mengikuti.

Dalam rapat yang dihadiri pihak Pemprovsu bersama Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara dan anggota, Eben Ezer, Hartoyo, Philip, Meilizar Latief, Dameria Pangaribuan, Sutrisno Pangaribuan, Muhri Fauzi Hafiz, diakhiri dengan putusan skor dan melanjutkan sidang pada tanggal 28 Februari mendatang. (Buya Soraya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *