Hukum

Danau Toba Tercemar PT Aquafarm dan Japfa Dilaporkan ke Poldasu

Sumutdaily | Medan ~ Tim Litigasi Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) melaporkan kasus pencemaran air Danau Toba yang dilakukan PT Aquafarm dan Japfa ke Ditreskrimsus Polda Sumut, Senin (23/1/2017) sore.

Ketua Tim litigasi Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT), Robert Paruhum bersama beberapa orang anggota timnya kepada wartawan menyampaikan, laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai upaya yang selama ini dilakukan melalui pengkajian langsung di lokasi, khususnya mengenai kandungan air Danau Toba.

“Lapaoran ini tindak lanjut dari pengkajian kandungan air yang kita mulai sejak 10 November 2015 lalu dengan mengambil sample air di 22 titik kawasan Danau Toba. Dalam hal penelitian ini, kita dibantu langsung lembaga yang dirasa independen, Sucofindo,” sebut Robert Paruhum.

Dia menyatakan, dari hasil penilitian sample air membuktikan adanya fakta kandungan sejumlah zat kimia yang sangat buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat yang biasa memanfaatkan air Danau Toba untuk keperluan sehari-hari.

“Dan ternyata hasinya sangat jelek khususnya untuk kandungan BOD, COD juga FE nya dan beberapa komponen lainnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat,” sebutnya.

Selain itu, Robert Paruhum menambahkan, kandungan berbahaya tersebut muncul akibat adanya aktivitas sejumlah perusahan dan kerambah yang ada di lokasi. Karena itu, katanya, laporan mengenai adanya izin aktivitas kerambah yang ada tidak sesuai UU. Selain melaporkan kasus itu ke Poldasu, mereka juga melaporkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Mengenai kerambah jaring apung (KJA) juga kita laporkan ke PTUN mengenai izinnya yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara laporan pencemaran airnya kita laporkan ke Polda Sumut,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) Maruap Siahaan dalam kesempatan yang sama juga menyebutkan, dia berharap agar permasalahan yang terjadi di Danau Toba menjadi perhatian seluruh stekholder tak terkecuali penegak hukum, dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menyangkut aktivitas sejumlah perusahaan di Danau Toba.

“Kita berharap agar permasalahan Danau Toba menjadi perhatian seluruh stakeholder termasuk Kepolisian sebagai penegak hukum. Karena kondisi Danau Toba sudah semakin mengkhawatirkan, terutama bagi masyarakat yang ada di sana. Belum lagi kalau kita membahasnya apabila Danau Toba direncanakan menjadi destinasi wisata nasional, tentu sangat miris dengan kondisinya sekarang ini,” ucapnya. (sdc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *