Hukum

Polda Sumut Dituding Rampas Lahan PT Sianjur Resort untuk Lahan Parkir

Sumutdaily | Medan ~ Lahan parkir Polda Sumut seluas sekira 7 hektar (ha) disoal karena dianggap merampas hak milik PT Sianjur Resort sejak Februari 2016 lalu. Persoalan itu disampaikan sejumlah elemen mahasiswa kepada wartawan ketika mendatangi lahan parkir yang persis berada di belakang gedung Mapolda Sumut, Kamis (19/1/2017).

“Didasari permasalahan penyerobotan lahan milik PT Sianjur Resort tersebut, kami selaku bagian masyarakat sangat prihatin dan mengecam tindakan Polda Sumut,” kata perwakilan elemen mahasiswa dari Lumbung Informasi Rakyat Sumatera Utara (LIRA Sumut), Ahmad Ibrahim.

Didampingi pengurus Posko Perjuangan Rakyat Sumatera Utara (Pospera), Liston Hutajulu dan Lembaga Bantuan Hukum Unika, Jadugur Gultom, Ibrahim menyebut perampasan atau pengambilan harta orang lain adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.39 tahun 1999 Pasal 36 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 37 Tentang HAM.

Menurut dia, PT Sianjur Resort merupakan pemilik lahan seluas 7 hektar yang digunakan Polda Sumut sebagai lokasi parkir sejak 2003 lalu, dikuatkan dengan lima perkara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan telah dilakukan pelaksanaan eksekusi putusan oleh pengadilan.

“Tetapi wajah kelam penegakan hukum terjadi pada sekitar Mei 2016. Polda Sumut saat itu dipimpin Irjen Pol Raden Budi Winarso dan Waka Polda Brigjen Adhy Prawoto mengambil lahan milik PT Sianjur Resort secara paksa dengan merusak tanaman dan lahan pertanian di atasnya,” sebut Ahmad Ibrahim.

Kata dia, masalah ini sudah pernah disampaikan ke Polda Sumut secara kekeluargaan, namun tidak memberi solusi yang baik bagi PT Sianjur Resort. Karena itu, jika terus berlarut, tegas Ibrahim, pihaknya akan menghempang pintu masuk ke lahan parkir Polda Sumut (belakang). Mereka menyatakan siap menanggung resiko dari dampak ketegasan tersebut.

“Kami sudah siap dengan segala sesuatunya. Kami akan pasang portal di pintu masuk ke lahan parkir itu karena merupakan milik PT Sianjur Resort,” tegas Liston Hutajulu menimpali.

Menanggapi persoalan lahan parkir tersebut, Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan, PTPN II menyerahkan lahan tersebut untuk kepentingan pengembangan Mapolda Sumut sesuai dengan permohonan Kapolda Sumut (mantan) Irjen Pol Eko Hadi Sutejo dengan No.B/344/I/2015 tanggal 15 Januari 2015.

“Atas permohonan tersebut Direksi PT PTPN II mengabulkan dengan mengeluarkan Surat Pelepasan dari PTPN II ke Polda Sumut dengan No.20 /X/430/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 ditandatangani Direksi PTPN II Bhatara Moeda Nasution,” terang Nainggolan.

Dia menyebut, saat ini lahan parkir yang menjadi persoalan tersebut statusnya sementara pinjam pakai. “Sedang berjalan proses pelepasan sesuai dengan point ke-4 surat permohonan pelepasan dari Direktur Utama PTPN II,” pungkas Nainggolan. (sdc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *