Ekonomi

DIPA 2017 Sumut Rp19,8 Triliun

Sumutdaily | Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) HT Erry Nuradi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 sebesar Rp19,8 triliun kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ada di Provinsi Sumut.

Selain penyerahan DIPA, turut juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis pagu Daftar Alokasi Dana Transfer ke daerah dan dana desa kepada provinsi dan kabupaten/kota di Sumut dan juga penyerahan penghargaan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2017 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah pada tahun 2016 ini. “Penyerahan DIPA Tahun 2017 ini dapat lebih awal, agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah dapat lebih baik dibanding tahun 2016, sehingga menunjukan langkah nyata manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya di Provinsi Sumut,” ucap Erry dihadapan Forum FKPD Provsu dan sejumlah Kepala Daerah se-Sumut dan pimpinan SKPD Provsu di Aula Martabe Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (15/12/2016).

Dikatakan Erry, dalam APBN 2017, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.080,5 triliun. Alokasi belanja kementerian/lembaga sebesar 36,7 persen atau sekitar Rp763,6 triliun. Alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar 36,8 persen atau sekitar Rp764,9 triliun, dan alokasi belanja bagian anggaran bendahara umum negara sebesar 26,5 persen atau sekitar Rp552,0 triliun.

“Khusus untuk Provinsi Sumut, total alokasi APBN tahun 2017 mencapai Rp19,8 triliun. Sementara itu, besaran dana transfer ke Pemprovsu dan Pemkab dan Pemko termasuk Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa tahun 2016 mencapai Rp41 triliun,” katanya.

Di kesempatan itu, Erry mengingatkan kalau mulai 2017 terjadi penambahan pembayaran gaji ASN bidang pendidikan, pasca peralihan dari kabupaten/kota ke provinsi. Terkait hal ini, menurut Erry masih menyisakan kekurangan sebesar Rp400 miliar.

Selain itu, nasib tenaga honor di bidang pendidikan yang selama ini dibiayai oleh pemkab/pemko juga perlu menjadi perhatian.
“Untuk DAU kita masih ada kekurangan sekitar Rp400 miliar. Sementara hitungan kita, kebutuhan untuk guru dan tenaga administrasi pendidikan SMA sekitar Rp1,2 triliun,” ujarnya. (sdc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *