Sumut Today

PDAM Tirta Silau Piasa Asahan Naikkan Tarif, DPRD Protes

Sumutdaily | Asahan – Direktur PDAM Tirta Silau Piasa (TSP) Rusfin Arif melalui Kabag Humas Pemkab Asahan, Sumatera Utara, Rahmat Hidayat Siregar angkat bicara terkait kenaikan tariaf air. Menurutnya, kenaikan tarif merupakan saran dari Badan Pemerikasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pasalnya, dari catatan keuangan PDAM TSP, pihak BPKP menemukan kerugian akibat rendahnya harga tarif air. Dengan tarif lama, BPKP menilai PDAM TSP akan kesulitan keuangan dalam mengelola perusahaan.

“Pendapatan dari tagihan pelanggan tidak akan mampu membiayai operasional perusahaan, sehingga harus disubsidi Pemkab Asahan. Kondisi itu dinilai mengganggu keuangan TSP maupun keuangan Pemkab Asahan. Lagipula, sudah 10 tahun perusahaan tidak menaikkan air,” jelas Hidayat, kemarin.

Dengan kenaikan tarif, kata Hidayat, PDAM TSP menjamin dapat meningkatkan mutu pelayanan termasuk mutu air yang lebih baik lagi. Untuk itu pihaknya meminta pengertian masyarakat.

“Kenaikan tarif hanya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mutu air. Jadi bukan untuk mencari profit semata,” katanya.

Hidayat menambahkan, pihak PDAM TSP tidak perlu meminta persetujuan DPRD Asahan dalam menaikkan tarif air. PDAM TSP adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Tak ada satupun peraturan yang mengatur, kenaikan tarif harus melalui persetujuan DPRD,” pungkasnya.

Sementara itu, Fraksi Demokrat DPRD Asahan, Irwansyah Siagian menilai PDAM TSP tidak menggubris lembaga wakil rakyat, terkait kenaikan tarif air minum yang akan diberlakukan per 1 Desember. Pasalnya pihak PDAM TSP belum pernah menyampaikan kepada DPRD terkait kenaikan tarif air sebesar 60 persen itu.

“Sampai sekarang DPRD Asahan tidak pernah dimintai pendapat, apalagi dimintai persetujuan. Kita mengetahui tidak ada aturan yang mengatur, tetapi secara etika PDAM harus menyampaikan kenaikan kepada dewan. PDAM adalah BUMD Pemkab Asahan. Secara tidak langsung, termasuk bagian dari pengawasan DPRD Asahan,” kata Irwansyah di gedung DPRD Asahan, Kisaran, Senin (28/11/2016).

Kembali Irwansyah menegaskan, PDAM seharusnya meminta pendapat DPRD Asahan terkait kenaikan tarif tersebut. PDAM juga harus menyampaikan alasan dengan data ataupun secara kajian akademik, sehingga perlu menaikkan tarif air.

“Kenaikan tarif harus didasari dengan kajian yang jelas. Jangan asal naik. Air itu merupakan kebutuhan dasar, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi, kondisi ekonomi yang lemah saat ini, kenaikan akan membebani masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya dalam surat edaran yang dikeluarkan Direktur PDAM TSP Nomor : 690/935/PDAM-TS/IX/2016 tentang tarif air minum, disebut tarif lama sebesar Rp 1.400 per meter hingga terhitung bulan November 2016 menjadi Rp 2.300 per meternya.

Hal ini juga disebutkan sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor : 285-EKON-Tahun 2016. Ada pun salah satu isi keputusan bupati, yakni menimbang bahwa penetapan tarif air minum ditentukan sesuai kebijakan kepala daerah dan PDAM yang didasarkan pada prinsip keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efesiensi pemakian air, transparansi dan akuntabilitas dan perlindungan air baku. (Azhar Nasution)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *