Ekonomi

Tidak Terbuka Soal PBBKB Pertamina MOR I Bisa Dituntut Melalui KIP

Sumutdaily | Medan – Anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, mengatakan persoalan data pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dari PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I (MOR I) sebenarnya adalah data yang boleh diketahui publik. Apalagi permohonan data itu diminta oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang merupakan perpanjangan pemerintah pusat. Pemprovsu juga memiliki kepentingan secara luas terhadap data tersebut untuk pembangunan daerah.

“Pertamina MOR I harus membuka data penyaluran BBM yang dilakukan di wilayah kerja Sumatera Utara. Sebab, data tersebut sangat dibutuhkan dalam menetapkan target penerimaan PBBKB pada setiap tahun anggaran oleh Pemprovsu melalui Dinas Pendapatan (Dispenda). Sehingga dengan keterbukaan informasi tersebut, Dispenda Sumut bisa mempertanggungjawabkan target dan penerimaan yang dilaporkannya kepada lembaga DPRDSU,” kata Muhri kepada wartawan, Minggu (6/11/2016).

Sejauh ini, setahu Muhri, Dispenda Sumut masih berusaha meminta agar Pertamina MOR I berkenan membuka data terkait kuota BBM dan jumlah penyaluran dan penjualan BBM di Sumatera Utara dengan lima terminal BBM yang dimiliki seperti di Medan, Pematang Siantar, Kisaran, Sibolga dan Gunung Sitoli.

Muhri Fauzi Hafiz menambahkan bahwa jika tetap tidak terbuka soal data penyaluran BBM dan pemungutan PBBKB yang dikelolanya, Pertamina MOR I bisa diadukan ke lembaga Komisi Informasi Publik (KIP). “Ya, jika tidak terbuka soal informasi PBBKB yang dikelolanya, tentu Pertamina MOR I bisa diadukan kepada lembaga negara Komisi Informasi Publik. Dibuka saja persoalan ini, agar masyarakat mengetahui bahwa Pertamina selaku BUMN, ternyata tidak terbuka dan ada yang disembunyikan serta mengabaikan amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” kata Muhri lagi.

Seperti diketahui, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, menyebut bahwa ada lima jenis informasi publik yang tidak boleh dibuka, pertama, informasi yang dapat membahayakan negara. Kedua, informasi yang berkaitan tentang perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat. Ketiga, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Keempat, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan kelima informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Terkait data PBBKB yang dimohonkan Pemprov Sumut kepada pihak Pertamina MOR I, menurut anggota komisi C DPRDSU ini, sesungguhnya tidak masuk dalam kriteria di atas.

Muhri Fauzi Hafiz mengatakan Pemprovsu dan Dinas Pendapatan meminta data tersebut untuk memenuhi amanat UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah juga amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di mana setiap tahun anggaran akan membahas, menyusun dan mengesahkan APBD bersama DPRD provinsi yang di dalamnya ada pembahasan tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

“Jangan dipikir oleh pihak Pertamina MOR I, pemerintah daerah ini bekerja tanpa ada dasar hukum, jika data terkait PBBKB yang diminta masih belum juga diperoleh Dinas Pendapatan. Kita patut menduga bahwa ada penyelewengan yang terjadi yang dilakukan oleh Pertamina MOR I, sehingga merasa takut untuk membuka informasi tersebut ke publik,” ujar Muhri Fauzi Hafiz mengakhiri. (andi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *