Ekonomi

Menolak Ditempatkan di MMTC, Pedagang Pasar Aksara Belum Direlokasi

Sumutdaily | Medan – Pemerintah Kota Medan sampai saat ini belum menetapkan lokasi relokasi untuk pedagang Pasar Tradisional Aksara. Pasalnya pedagang menolak di relokasi ke Komplek Medan Mega Trade Centre (MMTC) Jl. Wiliem Iskandar, seperti opsi Pemko Medan. 
 
Meski demikian, Pemko melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) sudah mengalokasi anggaran penampungan sementara pada Perubahan APBD 2016. “Kita memang sengaja anggarkan, karena sampai saat ini lokasinya belum pasti. Jadi begitu lokasi sudah final, kita tinggal membangun,” kata Sekretaris Perkim Riza Zulfi usai menghadiri rapat pembahasan PAPBD 2016 bersama DPRD Medan, Kamis (27/10/2016). 
 
Riza mengatakan, karena lokasi penampungan yang belum jelas hingga kini akibat penolakan pedagang, pihaknya juga belum bisa memulai pembangunan. Menurutnya, beberapa waktu lalu sudah mencuat relokasi dilakukan di Komplek MMTC namun kini wacana dialihkan ke eks RS Martondi. “Itu yang sampai sekarang belum pasti. Makanya kita kan masih menunggu juga. Tugas kami hanya membangun fisik,” katanya. 
 
Diketahui, Dinas Perkim Kota Medan sudah menganggarkan hampir Rp5 miliar untuk pembangunan relokasi bagi pedagang Pasar Aksara, yang menjadi korban kebakaran beberapa waktu lalu. Namun lantaran hingga kini lokasi tersebut belum ada kesepakatan antara pemko dan pedagang, Dinas Perkim masih menunda pekerjaan.
 
Anggota Komisi C DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Godfried Effendi Lubis, sebelumnya menyarankan, karena lokasi penampungan itu bersifat darurat, maka harus diperhatikan berapa lama pedagang akan menetap di sana. “Ini perlu kita tahu. Penampungan itu berapa pula sewanya? Karena jangan pula begitu dia jualan di sana, baru dikutip retribusinya,” katanya.
 
Dia juga menyarankan, penempatan pedagang di lokasi relokasi nantinya perlu diverifikasi sebelumnya. Di samping itu diperlukan sosialisasi kepada seluruh pedagang, sehingga setelah relokasi dilakukan tidak menjadi persoalan di kemudian hari. “Apakah diundi atau tidak. Kemudian dibuatlah penzoningan bagi para pedagang, diklasifikasikan jualan-jualannya. Dikoordinasikan terlebih dahulu kepada organisasi pedagang di sana, apalagi mereka punya daftar nama-nama pedagang. Jadi ini perlu diatur semua, namanya juga darurat,” katanya.
 
Untuk itu kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan yang menangani urusan tersebut, terlebih dahulu memastikan jumlah pedagang yang ada. 
 
“Apakah dalam kondisi darurat ini satu pedagang bisa mendapat dua kios? Jangan pula tadinya dia punya 3 kios, ketika direlokasi minta 3 kios juga. Karena ini darurat maka harus tegas PD Pasar menyikapi persoalan ini,” ucap legislator Dapil I ini. (sus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *