Ekonomi

Soal Penurunan PBBKB, Muhri Fauzi Desak BPK Lakukan Audit Investigasi

Sumutdaily | Medan – Anggota Komisi C DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi, terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), di Dinas Pendapatan Sumut.

Desakan ini terkait penurunan penerimaan dari PBBKB pada tahun 2016, dari target awal Rp 840 miliar, menjadi Rp 750 miliar.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumut dalam nota jawaban atas pertanyaan Banggar DPRD Sumut terhadap Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2016, menyebutkan penurunan tersebut akibat adanya fluktuasi harga BBM pada tahun 2016.

“Memang betul ada fluktuasi harga BBM Solar dan Premium. Namun, kalau dirata-ratakan, harga Premium dari mulai bulan Januari 2016 hingga Desember nanti sebesar Rp 6.575 per liter. Karena, pada Januari hingga Maret harga Premium mencapai Rp 6.950/liter, sedangkan mulai April hingga Desember mendatang Rp 6.450/liter”,ujar Fauzi, Rabu (26/10/2015).

Kuota BBM Premium untuk Sumut, menurut Fauzi, pada kisaran 1,7 miliar liter per tahun. Maka besaran PBBKB dari premium mencapai Rp 558.875.000.000.

“Sedangkan harga rata-rata Solar sejak Januari 2016 hingga Desember nanti pada kisaran Rp 5.275 per liter. Karena, kuota solar ke Sumut mencapai 1 miliar liter per tahun, maka PBBKB yang dihasilkan mencapai angka Rp 263.750.000.000”,jelasnya.

Jika kedua sumber PBBKB tersebut diakumulasikan, angkanya mencapai Rp 822.625.000.000. “Rasanya aneh saja jika target penerimaan PBBKB tahun 2016, Pemprov Sumut menerima Rp 750 miliar”,ujarnya.

Lebih aneh lagi, menurut Fauzi, penerimaan PBBKB tersebut hanya berasal dari BBM jenis Premium dan Solar saja. Sedangkan varian BBM, saat ini, bertambah banyak.

“Pertamax Plus 95, Pertamax 92, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Pertalite, Dexlite dan Bio Solar. Terhadap jenis BBM tersebut bagaimana hitung-hitungan PBBKB nya”, tanya Fauzi.

Makanya, Fauzi mendesak BPK melakukan audit investigasi, karena penerimaaan PBBKB berkaitan erat dengan pembangunan di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. (Andi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *